Kalkulator Pesangon

Ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja berhak atas kompensasi akhir masa kerja. Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja / UU No. 6 Tahun 2023, Pasal 40), kompensasi ini terdiri dari tiga komponen:

• Uang Pesangon (UP) — kompensasi utama berdasarkan masa kerja.
• Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) — penghargaan untuk masa kerja ≥ 3 tahun.
• Uang Penggantian Hak (UPH) — sisa cuti, biaya pulang, dan hak lain sesuai kontrak/PKB.

Dasar perhitungan adalah upah bulanan = gaji pokok + tunjangan tetap (Pasal 157 UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah). Tunjangan tidak tetap (mis. uang makan/transport harian) tidak dihitung.

Tabel Uang Pesangon (Pasal 40 ayat 2) — maksimum 9 bulan upah:

• < 1 tahun = 1 bulan; 1–2 th = 2; 2–3 th = 3; 3–4 th = 4; 4–5 th = 5;
• 5–6 th = 6; 6–7 th = 7; 7–8 th = 8; ≥ 8 tahun = 9 bulan.

Tabel UPMK (Pasal 40 ayat 3) — mulai 3 tahun, maksimum 10 bulan:

• 3–6 th = 2 bulan; 6–9 th = 3; 9–12 th = 4; 12–15 th = 5;
• 15–18 th = 6; 18–21 th = 7; 21–24 th = 8; ≥ 24 tahun = 10 bulan (langsung 10, bukan 9 — kesalahan umum kalkulator lain).

Contoh: masa kerja 10 tahun, upah Rp 10.000.000 → UP 9 bulan = Rp 90.000.000; UPMK (band 9–12 th) 4 bulan = Rp 40.000.000 → total bruto Rp 130.000.000 (sebelum pengali dan pajak).

Total = (pengali × UP) + UPMK + UPH. Pengali hanya berlaku pada uang pesangon dan berbeda menurut alasan PHK (Pasal 41–57):

• Pensiun: 1,75× (Pasal 56).
• Meninggal dunia: 2× (Pasal 57).
• Sakit berkepanjangan / cacat: 2× (Pasal 55).
• Efisiensi karena rugi, penutupan karena rugi, pailit: 0,5× (Pasal 43(1), 44, 47).
• Force majeure tanpa penutupan: 0,75× (Pasal 45(2)).
• PHK umum (penggabungan, akuisisi, efisiensi cegah rugi): 1×.
• Mengundurkan diri (resign) atau mangkir (Pasal 50–51): tidak menerima uang pesangon maupun UPMK — hanya Uang Pisah (diatur perusahaan/PKB) dan UPH.

Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus dikenai PPh 21 final dengan tarif progresif atas jumlah bruto (PP No. 68 Tahun 2009):

• sampai Rp 50.000.000: 0%;
• Rp 50.000.000–100.000.000: 5%;
• Rp 100.000.000–500.000.000: 15%;
• di atas Rp 500.000.000: 25%.

Jika pesangon dibayar bertahap melebihi 2 tahun kalender, bagian yang dibayar setelahnya dikenai tarif Pasal 17 biasa, bukan final.

PP 35/2021 (berlaku sejak 2 Februari 2021) menggantikan aturan pesangon UU No. 13 Tahun 2003. Perubahan utama: pengali pesangon pensiun turun dari 2× menjadi 1,75×, komponen penggantian perumahan serta pengobatan (15% dari pesangon) dalam UPH dihapus, dan diperkenalkan pengali parsial (0,5× dan 0,75×) untuk PHK karena rugi, penutupan, pailit, dan force majeure.