Buat Slip Gaji

Apa yang wajib ada di slip gaji menurut hukum

Kewajiban menerbitkan slip gaji diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal 53 ayat (2): "Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan." Artinya, slip harus diberikan tepat pada saat upah dibayar dan setiap potongan harus dirinci terpisah, bukan digabung menjadi satu angka.

• Identitas perusahaan — nama dan alamat perusahaan.
• Identitas karyawan — nama, NIK / nomor karyawan, dan jabatan (sering pula departemen).
• Periode penggajian (misalnya "Juli 2026") dan tanggal pembayaran.
• Rincian pendapatan — upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap (makan/transport/kehadiran), uang lembur, bonus, dan THR bila ada.
• Penghasilan bruto — total seluruh pendapatan sebelum potongan.
• Rincian potongan yang terpisah per baris — PPh 21, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan (JHT dan JP).
• Gaji bersih / take-home pay — jumlah akhir yang diterima pekerja.
• Dasar hukum lengkap dapat dibaca melalui informasi resmi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan DJP (pajak.go.id).

Langkah demi langkah membuat slip gaji

1. Isi identitas perusahaan (nama dan alamat) dan identitas karyawan (nama, NIK, jabatan) pada formulir generator.
2. Tentukan periode penggajian dan tanggal pembayaran — keduanya wajib dicantumkan sesuai PP 36/2021 Pasal 53.
3. Masukkan komponen pendapatan: upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, dan uang lembur bila ada.
4. Pilih status PTKP karyawan (misalnya TK/0 atau K/1) agar PPh 21 skema TER dapat dihitung dengan benar.
5. Biarkan generator menghitung otomatis potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan (JHT & JP), dan PPh 21; periksa hasilnya lalu unduh sebagai PDF.
6. Untuk memverifikasi angka gaji bersih, gunakan kalkulator gaji bersih sebelum membagikan slip kepada karyawan.

Gaji bruto dan komponen pendapatan

Penghasilan bruto adalah jumlah seluruh pendapatan sebelum potongan apa pun. Menurut struktur upah dalam UU Ketenagakerjaan dan PP 36/2021, upah pokok ditambah tunjangan tetap sebaiknya minimal 75% dari total upah bila terdapat tunjangan tetap.

• Upah pokok — imbalan dasar yang disepakati dalam perjanjian kerja.
• Tunjangan tetap — dibayar teratur tanpa dikaitkan kehadiran, misalnya tunjangan jabatan.
• Tunjangan tidak tetap — bergantung kehadiran atau kondisi, misalnya tunjangan makan, transport, atau kehadiran.
• Uang lembur, bonus, insentif, dan THR — ditambahkan bila dibayarkan pada periode tersebut.

Potongan BPJS Ketenagakerjaan (JHT 2% + JP 1%)

BPJS Ketenagakerjaan melindungi pekerja dari risiko hari tua, pensiun, kecelakaan kerja, dan kematian. Dari sisi potongan gaji karyawan, hanya dua program yang dikurangkan dari upah pekerja: Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

• JHT — total iuran 5,7% dari upah; sebesar 2% dipotong dari pekerja, sisanya 3,7% ditanggung perusahaan.
• JP — total iuran 3% dari upah; sebesar 1% dipotong dari pekerja dan 2% ditanggung perusahaan, dengan batas upah maksimum yang disesuaikan setiap tahun (sekitar Rp11.086.300/bulan).
• JKK (kecelakaan kerja) dan JKM (kematian) sepenuhnya ditanggung perusahaan — tidak memotong gaji Anda.
• Rincian tarif terbaru dapat dicek di BPJS Ketenagakerjaan.

Potongan BPJS Kesehatan (1% pekerja)

BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan nasional yang terpisah dari BPJS Ketenagakerjaan. Total iuran sebesar 5% dari upah: 1% dipotong dari pekerja dan 4% ditanggung perusahaan.

• Bagian pekerja adalah 1% dari upah, dengan batas dasar upah maksimum sekitar Rp12.000.000/bulan (potongan maksimum sekitar Rp120.000).
• BPJS Kesehatan harus ditampilkan sebagai baris tersendiri, terpisah dari BPJS Ketenagakerjaan.
• Informasi kepesertaan dan iuran resmi tersedia di BPJS Kesehatan.

PPh 21 dengan skema TER 2024

Sejak Januari 2024, pemotongan PPh 21 bulanan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Untuk masa Januari–November, pajak dihitung dari penghasilan bruto bulanan dikali tarif TER sesuai kategori (A/B/C) yang dipetakan dari status PTKP. Pada masa Desember (atau saat berhenti kerja), perhitungan disetahunkan menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.

• Kategori TER (A/B/C) ditentukan oleh status PTKP karyawan, misalnya TK/0, K/1, dan seterusnya.
• PTKP dasar untuk TK/0 adalah Rp54.000.000/tahun, bertambah untuk status kawin dan tiap tanggungan (maksimal 3).
• Skema ini menggantikan perhitungan lama yang lebih rumit setiap bulan; verifikasi tabel TER dan PTKP terbaru di DJP (pajak.go.id).

Gaji bersih (take-home pay)

Gaji bersih adalah penghasilan bruto dikurangi seluruh potongan wajib (PPh 21 + BPJS Kesehatan + BPJS Ketenagakerjaan JHT & JP) dan potongan lain seperti cicilan atau denda keterlambatan. Inilah angka yang benar-benar masuk ke rekening karyawan.

Rumusnya sederhana: Gaji bersih = Penghasilan bruto − Total potongan. Karena generator menampilkan setiap potongan secara terpisah, karyawan bisa memverifikasi sendiri bagaimana angka akhir terbentuk. Untuk mengecek ulang perhitungan, gunakan <a href="/id/salary-calculator">kalkulator gaji bersih</a>.

Data wajib, data opsional, dan penyimpanan

Beberapa data harus selalu ada agar slip sah, sementara data lain bersifat opsional namun berguna untuk transparansi dan keperluan pajak.

• Wajib — nama karyawan, jabatan, periode penggajian, tanggal pembayaran, rincian pendapatan, rincian potongan, dan gaji bersih.
• Opsional — NIK/nomor karyawan, departemen, status PTKP, logo perusahaan, dan iuran yang ditanggung perusahaan untuk keperluan transparansi.
• Penyimpanan — simpan salinan slip (PDF) untuk setiap periode; dokumen ini menjadi bukti hukum bila ada sengketa upah dan rujukan saat menyusun SPT Tahunan.
• Generator ini memproses data di sisi Anda dan tidak menyimpan data gaji karyawan di server pihak lain.

Hal khusus Indonesia yang sering terlewat

Banyak template slip gaji berbahasa Inggris tidak sesuai untuk Indonesia karena mengabaikan detail lokal berikut. Slip yang benar harus memperhatikan semuanya.

• Pemisahan BPJS Ketenagakerjaan (JHT & JP) dan BPJS Kesehatan sebagai baris berbeda — template asing biasanya menggabung "social security" menjadi satu baris.
• JHT dan JP ditampilkan terpisah, bukan digabung menjadi satu potongan "pensiun".
• PPh 21 dihitung dengan skema TER 2024, bukan pemotongan flat sederhana.
• Format angka Indonesia — titik sebagai pemisah ribuan dan koma sebagai pemisah desimal (contoh: Rp5.000.000), kebalikan dari format Inggris.
• Status PTKP (misalnya TK/0, K/1) yang menentukan besaran pajak — jarang ada pada template generik.

Catatan jujur tentang penggunaan yang sah

Generator ini dibuat untuk membantu pengusaha, HRD, dan pekerja lepas membuat contoh slip gaji yang benar dan sesuai PP 36/2021. Gunakan hanya untuk mendokumentasikan upah yang memang dibayarkan.

Membuat slip gaji palsu untuk menipu bank, pemberi kredit, atau instansi lain adalah tindakan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Angka BPJS dan PPh 21 di sini adalah estimasi berdasarkan tarif umum; untuk pelaporan pajak resmi, selalu verifikasi ke <a href="https://www.pajak.go.id">DJP (pajak.go.id)</a> dan lembaga terkait.