Kalkulator PPh 21 Tahun 2026

Cara kerja pajak penghasilan (PPh 21)

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja setiap bulan dan disetorkan ke kas negara, sehingga karyawan menerima gaji yang sudah bersih dari pajak.

Sistem PPh 21 di Indonesia bersifat progresif: semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif yang dikenakan pada lapisan teratasnya. Namun tarif yang lebih tinggi hanya berlaku untuk bagian penghasilan yang masuk lapisan tersebut, bukan untuk seluruh penghasilan Anda.

Pajak tidak dihitung dari penghasilan bruto, melainkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP diperoleh setelah penghasilan neto dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) — yaitu ambang batas penghasilan yang dibebaskan dari pajak. Untuk wajib pajak lajang, PTKP tahun 2026 sebesar Rp54.000.000 per tahun, sehingga penghasilan di bawah ambang ini tidak dikenai PPh 21.

Cara menghitung PPh 21 langkah demi langkah

Berikut urutan perhitungan PPh 21 tahunan untuk pegawai tetap. Kalkulator di atas melakukan semua langkah ini secara otomatis, tetapi memahami prosesnya membantu Anda memeriksa slip gaji dan SPT.

1. Hitung penghasilan bruto setahun: gaji dan tunjangan teratur × 12, ditambah penghasilan tidak teratur seperti THR dan bonus.
2. Kurangi biaya jabatan: 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp6.000.000 setahun (Rp500.000 per bulan).
3. Kurangi iuran pensiun/BPJS: iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh karyawan menjadi pengurang. Hasilnya adalah penghasilan neto setahun.
4. Kurangi PTKP sesuai status: penghasilan neto − PTKP = Penghasilan Kena Pajak (PKP). PTKP TK/0 adalah Rp54.000.000.
5. Terapkan tarif progresif: kenakan tarif 5%/15%/25%/30%/35% pada setiap lapisan PKP.
6. Jumlahkan menjadi PPh 21 terutang: total pajak seluruh lapisan adalah PPh 21 setahun. Penghasilan bersih = bruto − PPh 21 terutang.

Contoh: penghasilan neto setahun Rp120.000.000 dengan status TK/0. PKP = Rp120.000.000 − Rp54.000.000 = Rp66.000.000. Pajak = (5% × Rp60.000.000) + (15% × Rp6.000.000) = Rp3.000.000 + Rp900.000 = Rp3.900.000 setahun.

Tarif PPh 21 tahun 2026 (5% / 15% / 25% / 30% / 35%)

Tarif progresif PPh 21 mengikuti Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang HPP (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Lima lapisan tarif yang berlaku pada tahun pajak 2026 adalah:

• 5% — untuk PKP sampai dengan Rp60.000.000 per tahun.
• 15% — untuk PKP di atas Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000.
• 25% — untuk PKP di atas Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000.
• 30% — untuk PKP di atas Rp500.000.000 sampai Rp5.000.000.000.
• 35% — untuk PKP di atas Rp5.000.000.000 per tahun.

Penting: tarif 35% tidak berarti seluruh penghasilan dipotong 35%. Tarif itu hanya dikenakan pada bagian PKP yang melebihi Rp5.000.000.000. Lapisan di bawahnya tetap dikenakan tarif yang lebih rendah secara bertingkat.

Sumber tarif resmi: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada pajak.go.id dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selalu periksa sumber resmi untuk perubahan terbaru.

PTKP, TER bulanan, dan THR

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) bergantung pada status keluarga wajib pajak pada awal tahun pajak. Besarnya untuk tahun 2026:

• TK/0 (lajang tanpa tanggungan): Rp54.000.000.
• Tambahan kawin: Rp4.500.000.
• Tambahan per tanggungan (maksimal 3 orang): Rp4.500.000 masing-masing.

Sehingga K/1 (kawin, 1 tanggungan) memperoleh PTKP Rp63.000.000, dan K/3 memperoleh Rp72.000.000 per tahun.

TER (Tarif Efektif Rata-rata) bulanan

Sejak tahun 2024, pemotongan PPh 21 bulanan masa Januari–November menggunakan metode TER (Tarif Efektif Rata-rata). Pemberi kerja cukup mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan satu persentase efektif sesuai kategori PTKP:

• Kategori A: PTKP Rp54.000.000 dan Rp58.500.000 — yaitu status TK/0, TK/1, dan K/0.
• Kategori B: PTKP Rp63.000.000 dan Rp67.500.000 — yaitu status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
• Kategori C: PTKP Rp72.000.000 — yaitu status K/3.

Setiap kategori memiliki tabel persentase efektif yang naik secara bertahap menurut rentang penghasilan bruto bulanan, mulai 0% untuk penghasilan rendah hingga puluhan persen untuk penghasilan tinggi.

THR dan bonus

THR (Tunjangan Hari Raya), bonus, dan gratifikasi adalah penghasilan tidak teratur yang tetap menjadi objek PPh 21. Komponen ini ditambahkan ke penghasilan bruto setahun dan ikut diperhitungkan dalam PKP. Karena menambah total penghasilan, THR dapat mendorong sebagian penghasilan masuk ke lapisan tarif yang lebih tinggi.

Tarif efektif vs tarif marginal

Dua istilah ini sering tertukar, padahal artinya berbeda:

• Tarif marginal adalah tarif pada lapisan tertinggi yang Anda capai, berlaku untuk setiap tambahan rupiah penghasilan. Inilah angka yang relevan ketika Anda menerima kenaikan gaji, lembur, atau bonus.
• Tarif efektif adalah total PPh 21 terutang dibagi total penghasilan. Angka ini selalu lebih rendah dari tarif marginal karena lapisan bawah dikenakan tarif yang lebih kecil.

Misalnya, dengan PKP Rp300.000.000, tarif marginal Anda 25% (lapisan teratas), tetapi tarif efektif terhadap seluruh penghasilan jauh lebih rendah karena Rp60.000.000 pertama hanya kena 5% dan lapisan berikutnya 15%.

SPT Tahunan, NPWP, dan TER bulanan vs perhitungan tahunan

Pemotongan bulanan dengan TER hanyalah cicilan. Perhitungan PPh 21 yang sebenarnya dilakukan secara tahunan pada masa pajak Desember, menggunakan tarif progresif Pasal 17 atas PKP setahun. Jika total potongan TER Januari–November lebih besar dari pajak tahunan, kelebihannya menjadi pengurang pada Desember; jika kurang, ada kekurangan yang dipotong pada Desember.

SPT Tahunan: wajib pajak orang pribadi melaporkan seluruh penghasilan dan pajaknya melalui SPT Tahunan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya. Untuk tahun pajak 2026, batas pelaporan adalah 31 Maret 2027 melalui DJP Online (e-Filing). Keterlambatan dikenakan denda administrasi Rp100.000.

NPWP: Nomor Pokok Wajib Pajak diperlukan untuk pelaporan SPT. Sejak 2024, NIK pada KTP berfungsi sebagai NPWP bagi orang pribadi. Karyawan tanpa NPWP secara historis dikenai pemotongan 20% lebih tinggi dari tarif normal, sehingga memiliki NPWP yang aktif menguntungkan wajib pajak.

Kalkulator PPh 21 di halaman ini menghitung pajak tahunan berdasarkan tarif progresif dan PTKP. Untuk angka resmi dan pelaporan akhir, gunakan layanan DJP pada pajak.go.id.

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)