Template Anggaran Dasar PT (Indonesia)

Padanan Indonesia dan kapan dipakai

Dokumen yang paling dekat dengan articles of association di Indonesia adalah anggaran dasar PT yang dimuat dalam akta pendirian notaris. AHU menjelaskan pendirian PT dilakukan melalui permohonan notaris kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, dengan akta pendirian dan pengisian data pemilik manfaat.

Template ini bukan akta notaris dan tidak menggantikan proses AHU. Fungsinya adalah organizer untuk menyepakati data pendiri, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, saham, direksi, komisaris, RUPS, alamat, dan lampiran sebelum dibawa ke notaris atau dimasukkan ke alur pendirian.

Untuk usaha mikro dan kecil atau perseroan perorangan, ketentuan dan alur dapat berbeda. Untuk PT persekutuan modal, terutama dengan investor asing atau kegiatan usaha tertentu, modal, KBLI, perizinan berusaha, dan komposisi pemegang saham perlu dicek khusus.

Akta pendirian, modal, dan AHU

UU PT mensyaratkan pendirian PT dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan pemegang saham mengambil bagian saham saat pendirian. AHU juga menegaskan akta pendirian dan data pemilik manfaat sebagai bagian dari persyaratan layanan.

Setelah perubahan rezim modal dasar, AHU FAQ menyebut besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 persen dan bukti penyetoran disampaikan elektronik kepada menteri dalam waktu paling lama 60 hari sejak akta pendirian. Kegiatan usaha tertentu dapat tetap memiliki syarat modal khusus.

Karena itu template tidak memakai angka lama secara buta. Ia meminta modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal, kelas saham, dan bukti penyetoran sebagai data yang harus diverifikasi menurut jenis PT dan perizinan usahanya.

Isi anggaran dasar yang harus disiapkan

Anggaran dasar PT harus menjelaskan nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu, modal, jumlah saham, klasifikasi saham bila ada, hak tiap saham, nilai nominal, susunan direksi dan komisaris, tata cara RUPS, pembagian dividen, cadangan, dan perubahan anggaran dasar.

Template menulis hal-hal itu sebagai struktur kerja, bukan bahasa akta final. Notaris akan memastikan bentuk, tata bahasa akta, pemesanan nama, validasi NPWP/KSWP bila berlaku, dan unggah ke AHU.

Jika pendiri ingin perjanjian pemegang saham, hak veto, vesting, tag-along, drag-along, pembatasan transfer, deadlock, atau pembiayaan konversi, jangan memasukkannya sebagai catatan tidak formal. Bedakan mana yang masuk anggaran dasar, mana yang menjadi perjanjian pemegang saham privat.

Pemilik manfaat, izin usaha, dan OSS

AHU meminta pengisian data pemilik manfaat bila sudah dapat ditentukan. Data beneficial ownership tidak boleh dianggap formalitas; ia perlu cocok dengan struktur saham, pengendali, dan dokumen internal.

Setelah pengesahan badan hukum, PT biasanya perlu NIB/OSS, NPWP, rekening bank, registrasi pajak, perizinan berbasis risiko, kontrak kerja, dan pembukuan awal. Anggaran dasar harus selaras dengan KBLI dan rencana kegiatan usaha.

Jika ada investor asing, nominee, tanah, kegiatan sektor khusus, fintech, kesehatan, pendidikan, atau sumber daya alam, lakukan pemeriksaan investasi dan perizinan. Template umum tidak dapat menentukan apakah kegiatan itu terbuka, bersyarat, atau tertutup.

Data pribadi dan dokumen perusahaan

Pendirian PT memuat KTP, NPWP, alamat, tanda tangan, data pemilik manfaat, dan dokumen pendiri. UU PDP menuntut data diproses secara terbatas, spesifik, sah, dan transparan, sehingga draf dan lampiran tidak boleh diedarkan tanpa alasan.

Jika dokumen pendiri salah kirim atau tautan folder terbuka, UU PDP mensyaratkan pemberitahuan paling lambat 3 x 24 jam bila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Tetapkan siapa yang memegang folder pendirian dan siapa yang menghapus salinan tidak perlu.

UU Dokumen Perusahaan mengatur penyimpanan dokumen perusahaan, termasuk dokumen keuangan. Setelah PT berdiri, akta, SK, NIB, rekening, setoran modal, risalah RUPS pertama, dan dokumen pajak awal harus masuk arsip perusahaan.

Perubahan anggaran dasar

AHU menyediakan layanan persetujuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar. Tidak semua perubahan memiliki konsekuensi yang sama; perubahan nama, maksud dan tujuan, jangka waktu, modal, atau status dapat memerlukan persetujuan atau pemberitahuan sesuai UUPT dan prosedur AHU.

Template ini mencatat perubahan awal yang mungkin sudah dibayangkan pendiri, seperti penambahan saham, perubahan direksi, atau rencana investor. Catatan itu membantu, tetapi perubahan resmi tetap memerlukan akta dan proses AHU bila masuk ranah anggaran dasar.

Simpan versi yang disetujui, bukan hanya draft. Banyak sengketa perusahaan muncul karena para pendiri mengingat versi negosiasi yang berbeda dari akta yang benar-benar diunggah.

Batas templat

Template ini tidak memesan nama PT, tidak membuat akta notaris, tidak mengajukan SABH, tidak mengurus NIB, tidak menentukan KBLI, dan tidak memberi opini investasi asing. Ia membantu menyiapkan data untuk proses resmi.

Jika ada setoran modal non-tunai, aset intelektual, pinjaman pendiri, kontribusi jasa, atau pengalihan aset dari usaha lama, minta pemeriksaan notaris, pajak, dan akuntansi. Setiap kontribusi harus dapat dibuktikan.

Jangan menyatakan bahwa draft ini disetujui AHU. Pengesahan PT lahir dari proses resmi, bukan dari template privat.

Cara mengisi

Mulai dari nama PT, tempat kedudukan, alamat, KBLI, pendiri, modal, saham, direksi, komisaris, dan rencana izin. Periksa apakah semua pendiri cakap bertindak dan memiliki data pajak yang diperlukan.

Isi tabel saham dengan modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal, dan bukti setor. Jika ada kelas saham atau hak khusus, tandai sebagai isu notaris.

Setelah data final, serahkan kepada notaris atau alur resmi yang berlaku dan simpan akta, SK, bukti penyetoran, BO, dan dokumen pajak dalam arsip PT.

Panduan klausul

Para pihak

Mengidentifikasi nama hukum, alamat, nomor identitas atau data badan hukum, kapasitas penandatangan, dan kontak pemberitahuan.

Pokok dokumen

Menjelaskan proyek, PT, likuidasi, penampilan, siaran pers, aset, kebijakan, pembelian, atau pengalihan yang benar-benar dimaksud.

Lampiran

Menghubungkan teks dengan daftar aset, anggaran dasar, daftar kreditor, rider, foto, lisensi, tagihan, kontrak dasar, atau bukti serah terima.

Nilai dan pembayaran

Mencatat modal, harga, honorarium, anggaran, PPN, biaya, bukti bayar, faktur, dan penyesuaian setelah serah terima.

Hak dan persetujuan

Mengatur hak cipta, hak terkait, izin penggunaan gambar, persetujuan kreditor, persetujuan lawan kontrak, data pribadi, dan kewenangan direksi.

Data dan arsip

Menetapkan retensi dokumen perusahaan, kontrol akses, pemusnahan data, bukti unggah, dokumen elektronik, dan respons kegagalan pelindungan data.

Tindak lanjut

Menentukan siapa yang mengajukan ke AHU, mengumumkan likuidasi, memberi tahu debitur, menutup akses, atau menyimpan dokumen akhir.

Daftar periksa Indonesia

Periksa poin-poin ini sebelum menandatangani, mengirim, mengunggah, mengumumkan, atau memakai dokumen sebagai bukti.

• Akta notaris dan AHU

  Pendirian PT dilakukan melalui notaris kepada Menteri melalui SABH dengan akta pendirian.

  Ditjen AHU - Perseroan Terbatas

• Anggaran dasar

  Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian dan memuat struktur utama PT.

  Peraturan.go.id - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

• Modal dasar

  AHU FAQ menyebut modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri untuk rezim PP No. 8 Tahun 2021.

  Ditjen AHU FAQ - PP No. 8 Tahun 2021 modal dasar perseroan

• Modal ditempatkan/disetor

  Setidaknya 25 persen modal dasar ditempatkan dan disetor penuh serta dibuktikan kepada Menteri dalam batas waktu yang berlaku.

  Ditjen AHU FAQ - PP No. 8 Tahun 2021 modal dasar perseroan

• Pemilik manfaat

  AHU meminta pengisian data pemilik manfaat bila sudah dapat ditentukan.

  Ditjen AHU - Perseroan Terbatas

Cara menggunakan templat ini

1. Tentukan dokumen yang tepat. Pastikan yang Anda butuhkan adalah anggaran dasar PT, bukan formulir resmi, akta notaris, perjanjian kerja, atau dokumen register lain.
2. Isi identitas dan kapasitas. Masukkan nama hukum, alamat, nomor badan hukum atau identitas, kapasitas penandatangan, tanggal, nilai, dan kontak pemberitahuan.
3. Siapkan lampiran. Lampirkan daftar aset, bukti pembayaran, foto, kontrak dasar, anggaran, rider, izin, daftar kreditor, atau dokumen elektronik yang relevan.
4. Periksa sumber Indonesia. Bandingkan draf dengan sumber yang tercantum, prosedur AHU atau DJP, syarat program pendanaan, dan perjanjian dasar yang sedang dialihkan.
5. Simpan jejak versi. Simpan DOCX, PDF, tanda tangan, bukti kirim, lampiran, versi final, dan tanggal pemeriksaan sumber.

Pertanyaan yang sering diajukan

Templat terkait

• Template Pembubaran dan Likuidasi PT (Indonesia)
• Template Perjanjian Cessie dan Pengambilalihan Kewajiban (Indonesia)
• Template Perjanjian Pembelian Aset (Indonesia)