Template Pembubaran dan Likuidasi PT (Indonesia)

Padanan Indonesia dan kapan dipakai

Articles of dissolution tidak memiliki padanan satu halaman yang berdiri sendiri untuk PT Indonesia. Padanan praktisnya adalah paket keputusan pembubaran, berita acara atau risalah RUPS, penunjukan likuidator, pemberitahuan atau pencatatan kepada AHU, pengumuman kepada kreditor, laporan likuidasi, dan dokumen penutupan setelah harta dibereskan.

UU PT mengatur pembubaran perseroan dan proses likuidasi. AHU juga menyediakan layanan pembubaran dalam sistem perseroan terbatas. Karena itu template ini menyusun checklist dan naskah privat yang membantu para pihak menyiapkan proses, bukan menggantikan akta notaris, pengumuman resmi, atau pengajuan AHU.

Gunakan template ini saat pemegang saham ingin menghentikan PT solvent secara terencana, membereskan aset, membayar kreditor, menutup kontrak, membagi sisa hasil likuidasi, dan menyimpan arsip. Untuk pailit, sengketa pemegang saham, pajak besar, pekerja, atau aset berizin, diperlukan strategi khusus.

Keputusan RUPS dan penunjukan likuidator

Pembubaran sukarela biasanya dimulai dari keputusan RUPS sesuai anggaran dasar dan UU PT. Risalah harus mencatat dasar kuorum, jumlah suara, tanggal efektif pembubaran, alasan, penunjukan likuidator, kewenangan likuidator, biaya likuidasi, dan cara pelaporan kepada pemegang saham.

Likuidator perlu memiliki mandat yang cukup untuk menagih piutang, menjual aset, menyelesaikan kontrak, membayar utang, berkomunikasi dengan kreditor, mengurus pajak, menutup rekening, dan menyiapkan laporan akhir. Jika mandat terlalu sempit, proses sering macet saat bank, vendor, atau kantor pajak meminta bukti kewenangan.

Jika direksi bertindak sebagai likuidator, tulis dengan jelas batas peran lama sebagai direksi dan peran baru dalam likuidasi. Setelah pembubaran, fokus tidak lagi mengejar bisnis baru, tetapi membereskan harta dan kewajiban.

Pengumuman kreditor dan daftar kewajiban

Likuidasi yang tertib dimulai dari daftar kreditor: pajak, pekerja, vendor, bank, sewa, pelanggan dengan uang muka, pemegang lisensi, kontraktor, dan pihak lain yang mungkin memiliki klaim. Daftar ini harus menyebut nilai, jatuh tempo, sengketa, jaminan, dan dokumen pendukung.

Pengumuman kepada kreditor harus memberi informasi cukup tentang pembubaran, identitas likuidator, alamat korespondensi, batas waktu pengajuan tagihan, dan bukti yang harus disertakan. Jangan mengumumkan terlalu samar; kreditor perlu tahu bagaimana mengajukan klaim.

Jika ada tagihan sengketa, template menyediakan ruang untuk menandai statusnya. Likuidator tidak boleh membagi sisa aset kepada pemegang saham sebelum kewajiban yang layak diketahui diselesaikan atau dicadangkan.

Aset, pajak, dan kontrak berjalan

Aset PT perlu dicatat sebelum dijual, dialihkan, dikembalikan, atau dimusnahkan. Daftar harus memisahkan kas, piutang, persediaan, peralatan, kendaraan, lisensi perangkat lunak, domain, merek, kontrak pelanggan, jaminan, dan dokumen perusahaan.

Penjualan aktiva tetap oleh PKP dapat menimbulkan PPN menurut Pasal 16D UU PPN sebagaimana dijelaskan DJP, bergantung pada status barang dan perlakuan pajak masukan. Karena itu likuidator perlu mengecek faktur pajak, status PKP, harga jual, dan bukti penyerahan sebelum transaksi.

Kontrak berjalan tidak otomatis hilang. Periksa klausul pengakhiran, assignment, deposit, penalti, data pelanggan, dan pemberitahuan. Jika kontrak dialihkan ke pihak lain, gunakan perjanjian pengalihan yang sesuai dan peroleh persetujuan bila diperlukan.

Pekerja dan data pribadi

Jika PT masih memiliki pekerja, penutupan usaha dan perubahan perusahaan harus dicek terhadap aturan ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk PP No. 35 Tahun 2021 mengenai PHK dan hak-hak yang timbul. Template ini hanya menandai isu; hitungan pesangon dan proses hubungan industrial perlu dihitung khusus.

Likuidasi juga memuat data pribadi: data pekerja, pelanggan, vendor, pemegang saham, pengurus, pemilik manfaat, dan kreditor. UU PDP menuntut pemrosesan terbatas dan keamanan data sampai arsip ditutup atau dipindahkan secara sah.

Jika folder likuidasi bocor, pemberitahuan kegagalan pelindungan data pribadi dapat wajib paling lambat 3 x 24 jam. Karena itu akses ke daftar kreditor, rekening, KTP, NPWP, dan data pekerja harus dibatasi.

Laporan akhir dan penghapusan

Setelah aset dibereskan, likuidator harus menyusun laporan akhir yang menunjukkan penerimaan, pembayaran, klaim yang diselesaikan, sisa aset, pembagian kepada pemegang saham, dokumen pajak, dan arsip yang diserahkan. Laporan akhir menjadi bukti bahwa mandat likuidator telah dijalankan.

AHU menyediakan layanan pembubaran dan pencatatan terkait perseroan. Dokumen privat saja tidak cukup bila tindakan resmi harus dilakukan. Pastikan akta, keputusan, pengumuman, bukti setor pajak, dan bukti penutupan rekening tersedia sebelum menyatakan pekerjaan selesai.

Simpan arsip likuidasi bersama dokumen perusahaan. UU Dokumen Perusahaan relevan untuk penyimpanan dokumen perusahaan dan keuangan, terutama jika klaim atau pemeriksaan muncul setelah PT tidak aktif.

Batas templat

Template ini tidak menyelesaikan kepailitan, PKPU, sengketa pemegang saham, keberatan kreditor, audit pajak, hubungan industrial, pencabutan izin, aset tanah, atau restrukturisasi grup. Gunakan dokumen tambahan untuk kondisi tersebut.

Untuk PT dengan investor asing, aset besar, pembiayaan bank, jaminan, lisensi sektor, atau pekerja banyak, pembubaran perlu jadwal dan penasihat khusus. Kesalahan urutan dapat membuat pembagian aset dipersoalkan.

Jangan menandatangani dokumen pembubaran sebelum daftar kewajiban diperiksa. Satu utang yang terlewat dapat mengubah seluruh rencana pembayaran dan pembagian sisa hasil likuidasi.

Panduan klausul

Para pihak

Mengidentifikasi nama hukum, alamat, nomor identitas atau data badan hukum, kapasitas penandatangan, dan kontak pemberitahuan.

Pokok dokumen

Menjelaskan proyek, PT, likuidasi, penampilan, siaran pers, aset, kebijakan, pembelian, atau pengalihan yang benar-benar dimaksud.

Lampiran

Menghubungkan teks dengan daftar aset, anggaran dasar, daftar kreditor, rider, foto, lisensi, tagihan, kontrak dasar, atau bukti serah terima.

Nilai dan pembayaran

Mencatat modal, harga, honorarium, anggaran, PPN, biaya, bukti bayar, faktur, dan penyesuaian setelah serah terima.

Hak dan persetujuan

Mengatur hak cipta, hak terkait, izin penggunaan gambar, persetujuan kreditor, persetujuan lawan kontrak, data pribadi, dan kewenangan direksi.

Data dan arsip

Menetapkan retensi dokumen perusahaan, kontrol akses, pemusnahan data, bukti unggah, dokumen elektronik, dan respons kegagalan pelindungan data.

Tindak lanjut

Menentukan siapa yang mengajukan ke AHU, mengumumkan likuidasi, memberi tahu debitur, menutup akses, atau menyimpan dokumen akhir.

Daftar periksa Indonesia

Periksa poin-poin ini sebelum menandatangani, mengirim, mengunggah, mengumumkan, atau memakai dokumen sebagai bukti.

• Dasar pembubaran PT

  UU PT mengatur pembubaran perseroan dan penyelesaian harta melalui likuidasi.

  Peraturan.go.id - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

• Layanan AHU

  AHU menyediakan layanan pembubaran perseroan terbatas; dokumen privat perlu diikuti proses resmi bila berlaku.

  Ditjen AHU - Perseroan Terbatas

• Kreditor

  Likuidator harus menyiapkan pengumuman dan daftar klaim sebelum sisa harta dibagikan.

  Peraturan.go.id - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

• PPN aset

  DJP menjelaskan Pasal 16D UU PPN untuk penjualan aktiva tetap tertentu oleh PKP.

  Direktorat Jenderal Pajak - Jual aktiva tetap dan PPN Pasal 16D

• Data pribadi

  Data pekerja, kreditor, pengurus, dan pelanggan harus diproses terbatas dan aman; kegagalan data dapat wajib diberitahukan 3 x 24 jam.

  JDIH Komdigi - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Cara menggunakan templat ini

1. Tentukan dokumen yang tepat. Pastikan yang Anda butuhkan adalah dokumen pembubaran dan likuidasi PT, bukan formulir resmi, akta notaris, perjanjian kerja, atau dokumen register lain.
2. Isi identitas dan kapasitas. Masukkan nama hukum, alamat, nomor badan hukum atau identitas, kapasitas penandatangan, tanggal, nilai, dan kontak pemberitahuan.
3. Siapkan lampiran. Lampirkan daftar aset, bukti pembayaran, foto, kontrak dasar, anggaran, rider, izin, daftar kreditor, atau dokumen elektronik yang relevan.
4. Periksa sumber Indonesia. Bandingkan draf dengan sumber yang tercantum, prosedur AHU atau DJP, syarat program pendanaan, dan perjanjian dasar yang sedang dialihkan.
5. Simpan jejak versi. Simpan DOCX, PDF, tanda tangan, bukti kirim, lampiran, versi final, dan tanggal pemeriksaan sumber.

Pertanyaan yang sering diajukan

Templat terkait

• Template Anggaran Dasar PT (Indonesia)
• Template Daftar Aset (Indonesia)
• Template Perjanjian Cessie dan Pengambilalihan Kewajiban (Indonesia)