Template Perjanjian Cessie dan Pengambilalihan Kewajiban (Indonesia)

Padanan Indonesia dan pilihan mekanisme

Assignment and assumption agreement tidak punya satu padanan tunggal di Indonesia. Untuk hak tagih atau piutang, istilah yang lazim adalah cessie atau pengalihan piutang. Untuk mengambil alih kewajiban, gunakan pengambilalihan utang, pengambilalihan kewajiban, delegasi, novasi, atau perjanjian tiga pihak tergantung efek yang diinginkan.

Kesalahan umum adalah menulis bahwa pihak baru “mengambil alih semua hak dan kewajiban” tanpa mengecek apakah kontrak dasar melarang pengalihan, apakah debitur sudah diberi tahu, apakah kreditor melepaskan pihak lama, dan apakah pihak ketiga menyetujui.

Template ini memisahkan tiga jalur: cessie hak/piutang, covenant internal untuk menanggung kewajiban, dan novasi atau penggantian debitur yang membutuhkan persetujuan kreditor. Pemisahan ini penting karena efeknya berbeda terhadap debitur, kreditor, jaminan, set-off, dan sengketa.

Cessie hak dan piutang

KUHPerdata Pasal 613 menjadi rujukan utama untuk penyerahan piutang atas nama dan hak tak bertubuh: penyerahan dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan, dan untuk berakibat terhadap debitur perlu diberitahukan atau diakui/disetujui secara tertulis.

Perjanjian cessie harus mengidentifikasi piutang dengan cukup: kontrak dasar, nomor invoice, debitur, nilai, jatuh tempo, bunga, jaminan, klaim sengketa, set-off, pembayaran sebagian, dan dokumen bukti. Piutang yang tidak jelas dapat sulit ditagih oleh penerima cessie.

Debitur perlu tahu ke mana membayar setelah pemberitahuan. Jika pemberitahuan tidak jelas, debitur bisa membayar pihak lama dan sengketa timbul tentang apakah pembayaran itu membebaskan.

Pengambilalihan kewajiban dan novasi

Pengambilalihan kewajiban secara internal berarti pihak baru berjanji kepada pihak lama untuk menanggung beban ekonomi. Namun janji internal tidak otomatis membebaskan pihak lama dari kreditor.

KUHPerdata Pasal 1413 mengenal pembaruan utang atau novasi, termasuk penggantian debitur. Pasal 1415 menegaskan novasi tidak boleh dipersangkakan; maksud untuk novasi harus nyata. Karena itu pelepasan pihak lama harus ditulis jelas dan biasanya memerlukan persetujuan kreditor.

Jika yang dialihkan adalah posisi kontraktual penuh, bukan hanya piutang, cek kontrak dasar untuk consent, anti-assignment, confidentiality, data transfer, perubahan kontrol, jaminan, dan syarat pemberitahuan.

Jaminan, set-off, dan keberatan

Cessie dapat membawa aksesori piutang, tetapi perjanjian harus menyebut jaminan, hipotek, fidusia, gadai, personal guarantee, penalti, bunga, dan dokumen pendukung. Beberapa jaminan memiliki aturan pencatatan atau persetujuan terpisah.

Debitur dapat memiliki keberatan, pembayaran sebagian, retur barang, klaim kualitas, set-off, atau sengketa kontrak dasar. Penerima cessie harus memperoleh pengungkapan lengkap agar tidak membeli piutang yang sulit ditagih.

Jika piutang sedang litigasi, restrukturisasi, pailit, PKPU, atau dijual dengan diskon besar, gunakan klausul khusus. Template umum tidak cukup untuk memindahkan risiko sengketa kompleks.

Harga, pajak, dan pembukuan

Pengalihan piutang atau kewajiban dapat dilakukan dengan harga nominal, diskon, bagian dari asset purchase, restrukturisasi, atau penyelesaian utang. Harga, waktu bayar, syarat closing, dan bukti pembayaran harus jelas.

Dokumen akuntansi dan pajak perlu disiapkan: invoice, bukti transfer, jurnal, bukti potong bila ada, dan perlakuan PPN atau pajak lain jika transaksi terkait penjualan aset atau jasa. Untuk transaksi asset deal, DJP menjelaskan isu PPN Pasal 16D dapat relevan untuk aktiva tertentu.

UU Dokumen Perusahaan relevan untuk retensi akta, kontrak dasar, pemberitahuan, bukti penerimaan, dan dokumen keuangan. Jangan menyimpan hanya halaman tanda tangan tanpa lampiran piutang.

Data pribadi dan kerahasiaan

Cessie atau pengalihan kontrak dapat melibatkan data pelanggan, debitur, pegawai, penjamin, nomor rekening, alamat, riwayat transaksi, dan korespondensi. UU PDP mensyaratkan pemrosesan yang terbatas, spesifik, sah, transparan, aman, dan rahasia.

Perjanjian harus membatasi data yang diserahkan selama due diligence, mewajibkan penghapusan data jika transaksi gagal, dan mengatur keamanan file setelah closing. Jika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pemberitahuan tertulis 3 x 24 jam dapat berlaku.

Klausul kerahasiaan harus tetap hidup setelah penandatanganan. Penerima cessie tidak boleh menggunakan data debitur untuk tujuan pemasaran baru tanpa dasar yang sah.

Notifikasi, pengakuan, dan bukti

Bukti pemberitahuan adalah titik krusial. Gunakan surat, email resmi, tanda terima, kurir, platform kontrak, atau pengakuan tertulis debitur sesuai kontrak dasar. Simpan tanggal dan isi pemberitahuan.

Untuk novasi atau penggantian debitur, siapkan halaman persetujuan kreditor atau perjanjian tiga pihak. Jangan mengandalkan frasa pasif yang tidak menunjukkan pelepasan pihak lama.

Jika kontrak dasar memerlukan bentuk tertentu, ikuti bentuk itu. Beberapa kontrak meminta pemberitahuan ke alamat khusus, tenggat, bahasa, atau tanda tangan pejabat tertentu.

Batas templat

Template ini tidak cocok sebagai satu-satunya dokumen untuk pembiayaan bank, piutang konsumen massal, sekuritisasi, pailit/PKPU, jaminan fidusia kompleks, litigasi berjalan, atau kredit teregulasi. Gunakan dokumen khusus.

Untuk pelepasan debitur lama, minta persetujuan kreditor eksplisit. Tanpa itu, pihak lama dapat tetap bertanggung jawab walaupun pihak baru berjanji menanggung utang.

Sebelum tanda tangan, cocokkan kontrak dasar, invoice, debitur, nilai, jaminan, keberatan, persetujuan, pemberitahuan, dan data pribadi. Assignment yang rapi selalu hidup dari lampirannya.

Panduan klausul

Para pihak

Mengidentifikasi nama hukum, alamat, nomor identitas atau data badan hukum, kapasitas penandatangan, dan kontak pemberitahuan.

Pokok dokumen

Menjelaskan proyek, PT, likuidasi, penampilan, siaran pers, aset, kebijakan, pembelian, atau pengalihan yang benar-benar dimaksud.

Lampiran

Menghubungkan teks dengan daftar aset, anggaran dasar, daftar kreditor, rider, foto, lisensi, tagihan, kontrak dasar, atau bukti serah terima.

Nilai dan pembayaran

Mencatat modal, harga, honorarium, anggaran, PPN, biaya, bukti bayar, faktur, dan penyesuaian setelah serah terima.

Hak dan persetujuan

Mengatur hak cipta, hak terkait, izin penggunaan gambar, persetujuan kreditor, persetujuan lawan kontrak, data pribadi, dan kewenangan direksi.

Data dan arsip

Menetapkan retensi dokumen perusahaan, kontrol akses, pemusnahan data, bukti unggah, dokumen elektronik, dan respons kegagalan pelindungan data.

Tindak lanjut

Menentukan siapa yang mengajukan ke AHU, mengumumkan likuidasi, memberi tahu debitur, menutup akses, atau menyimpan dokumen akhir.

Daftar periksa Indonesia

Periksa poin-poin ini sebelum menandatangani, mengirim, mengunggah, mengumumkan, atau memakai dokumen sebagai bukti.

• Cessie tertulis

  KUHPerdata Pasal 613 mengatur penyerahan piutang atas nama dan hak tak bertubuh dengan akta otentik atau di bawah tangan.

  JDIH Mahkamah Agung - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

• Pemberitahuan debitur

  Untuk berakibat terhadap debitur, cessie perlu diberitahukan atau diakui/disetujui secara tertulis oleh debitur.

  JDIH Mahkamah Agung - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

• Novasi tidak diasumsikan

  KUHPerdata Pasal 1415 menyatakan novasi tidak boleh dipersangkakan; kehendaknya harus nyata.

  JDIH Mahkamah Agung - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

• Data pribadi

  Data debitur, penjamin, pelanggan, dan transaksi perlu diproses terbatas, sah, transparan, dan aman.

  JDIH Komdigi - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

• Arsip bukti

  Kontrak dasar, pemberitahuan, pengakuan, bukti pembayaran, dan lampiran piutang perlu disimpan sebagai dokumen perusahaan.

  Peraturan.go.id - UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Cara menggunakan templat ini

1. Tentukan dokumen yang tepat. Pastikan yang Anda butuhkan adalah perjanjian cessie dan pengambilalihan kewajiban, bukan formulir resmi, akta notaris, perjanjian kerja, atau dokumen register lain.
2. Isi identitas dan kapasitas. Masukkan nama hukum, alamat, nomor badan hukum atau identitas, kapasitas penandatangan, tanggal, nilai, dan kontak pemberitahuan.
3. Siapkan lampiran. Lampirkan daftar aset, bukti pembayaran, foto, kontrak dasar, anggaran, rider, izin, daftar kreditor, atau dokumen elektronik yang relevan.
4. Periksa sumber Indonesia. Bandingkan draf dengan sumber yang tercantum, prosedur AHU atau DJP, syarat program pendanaan, dan perjanjian dasar yang sedang dialihkan.
5. Simpan jejak versi. Simpan DOCX, PDF, tanda tangan, bukti kirim, lampiran, versi final, dan tanggal pemeriksaan sumber.

Pertanyaan yang sering diajukan

Templat terkait

• Perjanjian keagenan template (Indonesia)
• Perjanjian konsultan template (Indonesia)
• Template Perjanjian Pembelian Aset (Indonesia)