Template Perjanjian Pembelian Aset (Indonesia)

Padanan Indonesia dan kapan dipakai

Asset purchase agreement di Indonesia adalah perjanjian pembelian aset, jual beli aset, jual beli aktiva, atau jual beli bagian usaha tanpa mengambil alih seluruh saham. Dokumen ini dipakai untuk membeli mesin, persediaan, kendaraan, peralatan, domain, hak kekayaan intelektual, kontrak, pelanggan, goodwill, atau paket aset usaha.

KUHPerdata mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga. Untuk aset Indonesia, perjanjian harus menutup bukan hanya harga, tetapi juga cara penyerahan, pajak, bukti kepemilikan, jaminan, izin pihak ketiga, dan data.

Template ini bukan akta tanah, bukan akta jual beli saham, dan bukan merger. Jika aset berupa tanah, saham, kendaraan tertentu, kapal, merek, paten, atau aset berregister, dokumen tambahan dan pencatatan resmi dapat diperlukan.

Aset yang dijual dan aset yang dikecualikan

Lampiran aset adalah pusat perjanjian. Daftar harus menyebut deskripsi, nomor seri, lokasi, nilai, kondisi, dokumen kepemilikan, encumbrance, lisensi, kontrak yang ikut, data yang ikut, dan aset yang dikecualikan.

Jangan memakai frasa “semua aset usaha” tanpa daftar. Penjual dan pembeli dapat berbeda pendapat tentang persediaan, uang muka, kas, piutang, akun media sosial, domain, database pelanggan, deposit sewa, dan klaim garansi.

Untuk hak kontraktual atau piutang, penyerahan mungkin membutuhkan cessie, pemberitahuan debitur, atau persetujuan lawan kontrak. Untuk kewajiban yang diambil alih, kreditur perlu diperiksa karena novasi tidak dapat diasumsikan diam-diam.

Harga, PPN, dan penyesuaian

Harga harus dipecah menurut kategori aset, uang muka, escrow bila ada, holdback, utang yang dipotong, penyesuaian persediaan, dan waktu pelunasan. Jika nilai sudah termasuk pajak, tulis dengan tegas.

DJP menjelaskan bahwa Pasal 16D UU PPN dapat mengenakan PPN atas penjualan aktiva tetap tertentu oleh PKP. Karena itu perjanjian harus memeriksa status PKP penjual, jenis barang, apakah pajak masukan dikreditkan, faktur pajak, dan konsekuensi jika perlakuan pajak berubah.

Untuk transaksi grup, restrukturisasi, atau pengalihan nilai buku, jangan hanya memakai template jual beli biasa. Pemeriksaan pajak dan business purpose dapat menjadi isu tersendiri.

Penyerahan, risiko, dan jaminan

KUHPerdata membedakan kesepakatan jual beli dari penyerahan yang memindahkan penguasaan atau hak sesuai jenis aset. Perjanjian perlu menentukan kapan risiko beralih: saat tanda tangan, pelunasan, serah terima fisik, registrasi, atau migrasi akses digital.

Jaminan penjual harus mencakup kepemilikan, tidak ada sengketa, tidak dijaminkan kecuali diungkapkan, tidak ada pajak tertunggak yang membebani aset, data dapat dialihkan secara sah, dan dokumen lampiran benar. Pembeli harus melakukan due diligence; template tidak menggantikan pemeriksaan.

Berita acara serah terima harus menjadi closing deliverable. Untuk aset digital, serah terima berarti akses admin, domain, kode, backup, lisensi, dan penghapusan akses penjual setelah transisi.

Karyawan, kontrak, dan izin

Asset deal tidak otomatis memindahkan pekerja seperti saham perusahaan. Jika transaksi menyebabkan penutupan, pengalihan, atau perubahan pengusaha, aturan ketenagakerjaan termasuk PP No. 35 Tahun 2021 tentang PHK dan hak pekerja harus diperiksa.

Kontrak pelanggan, vendor, sewa, lisensi software, distribusi, dan pembiayaan sering melarang pengalihan tanpa persetujuan. Jadikan persetujuan pihak ketiga sebagai syarat closing bila aset bergantung pada kontrak itu.

Perizinan usaha juga tidak selalu ikut aset. NIB, izin lokasi, sertifikasi, izin edar, izin operasional, atau akun marketplace dapat memiliki aturan transfer tersendiri.

Data pribadi dan arsip

Jika aset termasuk database pelanggan, akun, HR files, rekaman CCTV, atau perangkat berisi data, UU PDP berlaku. Pemrosesan harus terbatas, spesifik, sah, transparan, aman, dan hanya sejauh diperlukan untuk transaksi.

Perjanjian harus menyebut data apa yang dialihkan, dasar pemrosesan, pemberitahuan kepada subjek data bila diperlukan, penghapusan data yang tidak ikut, akses selama due diligence, dan respons jika terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. UU PDP menyebut pemberitahuan tertulis 3 x 24 jam untuk kegagalan data.

Dokumen transaksi, faktur, bukti pembayaran, berita acara, dan arsip aset perlu disimpan. UU Dokumen Perusahaan relevan untuk dokumen perusahaan dan keuangan.

Batas templat

Template ini tidak cocok sebagai satu-satunya dokumen untuk tanah, saham, merger, akuisisi PT, pailit, pembelian usaha berizin berat, aset negara, atau transfer pekerja besar. Gunakan dokumen khusus.

Jika transaksi memerlukan notaris, pendaftaran, persetujuan kreditor, penghapusan jaminan, atau pengalihan kontrak, jadikan itu kondisi closing. Jangan menutup transaksi hanya dengan tanda tangan sederhana.

Sebelum menandatangani, cocokkan lampiran aset dengan daftar fisik, faktur, status pajak, jaminan, data, pekerja, dan kontrak. Kesalahan lampiran adalah sumber sengketa paling umum.

Panduan klausul

Para pihak

Mengidentifikasi nama hukum, alamat, nomor identitas atau data badan hukum, kapasitas penandatangan, dan kontak pemberitahuan.

Pokok dokumen

Menjelaskan proyek, PT, likuidasi, penampilan, siaran pers, aset, kebijakan, pembelian, atau pengalihan yang benar-benar dimaksud.

Lampiran

Menghubungkan teks dengan daftar aset, anggaran dasar, daftar kreditor, rider, foto, lisensi, tagihan, kontrak dasar, atau bukti serah terima.

Nilai dan pembayaran

Mencatat modal, harga, honorarium, anggaran, PPN, biaya, bukti bayar, faktur, dan penyesuaian setelah serah terima.

Hak dan persetujuan

Mengatur hak cipta, hak terkait, izin penggunaan gambar, persetujuan kreditor, persetujuan lawan kontrak, data pribadi, dan kewenangan direksi.

Data dan arsip

Menetapkan retensi dokumen perusahaan, kontrol akses, pemusnahan data, bukti unggah, dokumen elektronik, dan respons kegagalan pelindungan data.

Tindak lanjut

Menentukan siapa yang mengajukan ke AHU, mengumumkan likuidasi, memberi tahu debitur, menutup akses, atau menyimpan dokumen akhir.

Daftar periksa Indonesia

Periksa poin-poin ini sebelum menandatangani, mengirim, mengunggah, mengumumkan, atau memakai dokumen sebagai bukti.

• Jual beli KUHPerdata

  KUHPerdata menjadi dasar perjanjian jual beli, penyerahan, dan kewajiban penjual/pembeli.

  JDIH Mahkamah Agung - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

• PPN Pasal 16D

  DJP menjelaskan penjualan aktiva tetap tertentu oleh PKP dapat dikenakan PPN Pasal 16D.

  Direktorat Jenderal Pajak - Jual aktiva tetap dan PPN Pasal 16D

• Karyawan dan PHK

  PP No. 35 Tahun 2021 perlu diperiksa jika transaksi berdampak pada pekerja atau perubahan perusahaan.

  Peraturan.go.id - PP No. 35 Tahun 2021

• Data pribadi

  Database pelanggan, file HR, perangkat, dan akun harus dialihkan dengan dasar dan kontrol UU PDP.

  JDIH Komdigi - UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

• Dokumen perusahaan

  Faktur, bukti pembayaran, berita acara, dan dokumen aset perlu disimpan sebagai arsip perusahaan.

  Peraturan.go.id - UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Cara menggunakan templat ini

1. Tentukan dokumen yang tepat. Pastikan yang Anda butuhkan adalah perjanjian pembelian aset, bukan formulir resmi, akta notaris, perjanjian kerja, atau dokumen register lain.
2. Isi identitas dan kapasitas. Masukkan nama hukum, alamat, nomor badan hukum atau identitas, kapasitas penandatangan, tanggal, nilai, dan kontak pemberitahuan.
3. Siapkan lampiran. Lampirkan daftar aset, bukti pembayaran, foto, kontrak dasar, anggaran, rider, izin, daftar kreditor, atau dokumen elektronik yang relevan.
4. Periksa sumber Indonesia. Bandingkan draf dengan sumber yang tercantum, prosedur AHU atau DJP, syarat program pendanaan, dan perjanjian dasar yang sedang dialihkan.
5. Simpan jejak versi. Simpan DOCX, PDF, tanda tangan, bukti kirim, lampiran, versi final, dan tanggal pemeriksaan sumber.

Pertanyaan yang sering diajukan

Templat terkait

• Perjanjian keagenan template (Indonesia)
• Template Daftar Aset (Indonesia)
• Template Perjanjian Cessie dan Pengambilalihan Kewajiban (Indonesia)