Template siap edit untuk jasa hukum
Template invoice jasa hukum
Unduh template untuk advokat, kantor hukum, atau konsultan hukum. Formatnya menyatukan nomor perkara, nama advokat, dan pemisahan honorarium serta biaya perkara.
- ✓Kolom untuk nomor perkara, nama advokat, nomor KTPA, dan periode penagihan.
- ✓PPN 11% bila PKP; advokat perorangan PPh 21, kantor hukum dipotong PPh 23.
- ✓Tersedia untuk Google Sheets, Google Docs, Excel, dan Word.
Ingin langsung mengisi invoice secara online? Buka generator invoice jasa hukum.
Invoice jasa hukum
Format siap edit untuk Indonesia
Cocok untuk advokat dan kantor hukum yang ingin satu file tetap untuk tiap penagihan.
Aplikasi Faktur Gratis
Dipercaya oleh 3.000.000+ bisnis di seluruh dunia
Kirim faktur dalam hitungan detik, lacak pembayaran, dan kelola arus kas langsung dari ponsel Anda dengan aplikasi Invoice24.
Cara memakai template invoice jasa hukum
Template ini cocok untuk menagih jasa hukum. Cantumkan nomor perkara, nama advokat, periode penagihan, dan pisahkan honorarium dari biaya perkara/talangan.
PPN efektif 11% dikenakan bila kantor/usaha Anda PKP. Advokat perorangan dikenai PPh Pasal 21, sedangkan kantor hukum dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%.
Kolom yang sebaiknya dipertahankan
- Nama kantor hukum/advokat, alamat, dan NPWP bila ada.
- Data klien dan NPWP klien.
- Nomor perkara, nama perkara (perihal), dan nomor KTPA.
- Rincian honorarium (fee) dan biaya perkara/talangan pada baris terpisah.
PPN dan pemotongan PPh
PPN efektif 11% hanya dipungut bila kantor/usaha Anda PKP. Kantor kecil non-PKP cukup memakai invoice biasa.
Advokat perorangan dikenai PPh Pasal 21; persekutuan/kantor hukum dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% (4% tanpa NPWP) oleh klien badan.
Template atau generator online
Pakai template bila ingin file yang bisa dipakai ulang. Pakai generator online bila ingin cepat mengisi satu invoice dan langsung mengunduh PDF.
Pertanyaan umum seputar template invoice jasa hukum
Apakah jasa hukum kena PPN?
Hanya bila kantor/usaha Anda PKP. Advokat/kantor kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar/tahun umumnya non-PKP.
Advokat kena PPh 21 atau PPh 23?
Advokat perorangan dikenai PPh Pasal 21; persekutuan/kantor hukum dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% oleh klien badan.
Bagaimana mencatat biaya perkara?
Pisahkan honorarium dari biaya perkara/talangan pada baris berbeda agar perlakuan pajaknya jelas.
