Tanda Terima Pengiriman Barang — templat untuk Indonesia

Diperbarui pada 20 November 2026

Templat tanda terima pengiriman barang ini disesuaikan untuk Indonesia. Templat membantu mengatur penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis dengan kolom, tenggat, pengecualian, dan dokumen pembuktian.

KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret mengarahkan pemeriksaan berikutnya, tetapi hasilnya bergantung pada fakta, perjanjian, para pihak, lokasi, dan persetujuan yang diperlukan. Templat ini bukan formulir resmi atau nasihat hukum.

3 dari 31 kolom terisi

Ketuk kolom yang disorot pada dokumen di bawah dan langsung ketik di dalamnya.Gratis — tanpa pendaftaran, tanpa tanda air

Pilih versi

Delivery Receipt

From:
Address:
Contact:
Sales tax registration:
Receipt number:
Receipt date:
Order number:
Related invoice:

1. Pelanggan

Customer:
Billing address:
Contact:

2. Delivery

Delivery address:
Date of delivery:
Time of delivery:
OpsionalShow carrier or driver details
Carrier or driver:

3. Goods delivered

4. Totals

Subtotal:
Delivery charge:
Tax rate:
%
Tax:
Total:

5. Pembayaran

Paid in full at delivery. Jumlah paid: . Method: . Reference: . No balance remains outstanding on this delivery.

6. Condition on receipt

Condition and any shortage noted at the point of handover:

Signing this receipt confirms that the goods described were handed over and records their condition as visible at that moment. It is not an inspection of the goods and is not an acceptance that they conform to the order. Any shortage, damage or other non-conformity should be reported to the supplier within days of delivery, or within any longer period allowed by the contract between the parties or by law.

OpsionalInclude returns terms

7. Returns

OpsionalInclude a free-text notes block

Received by () on behalf of .

Received by

Date and time:

Delivered by

Date and time:

Tujuan dan batasan

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 1 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 2 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Para pihak dan kewenangan

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 2 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 3 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Uraian kewajiban secara tepat

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 3 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 4 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Harga, pajak, dan pembayaran

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 4 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 5 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Tenggat, persetujuan, dan bukti

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 5 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 6 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Data pribadi dan penyimpanan

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 6 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 7 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Tanggung jawab dan pengakhiran

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 7 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 8 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Pemeriksaan sebelum tanda tangan atau pengiriman

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 8 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 9 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Penjelasan klausul

Klausul 1
Klausul ini memperjelas bagaimana penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 2
Klausul ini memperjelas bagaimana penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 3
Klausul ini memperjelas bagaimana penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 4
Klausul ini memperjelas bagaimana penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 5
Klausul ini memperjelas bagaimana penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 6
Klausul ini memperjelas bagaimana penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 7
Klausul ini memperjelas bagaimana penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 8
Klausul ini memperjelas bagaimana penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.

Daftar pemeriksaan — Tanda Terima Pengiriman Barang di Indonesia

Pemeriksaan praktis, bukan nasihat hukum.

  • Cantumkan para pihak dan perannya

    Periksa hal ini berdasarkan: KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Simpan bukti pemeriksaannya.

    JDIH BPK, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan sumber resmi Indonesia
  • Uraikan objek dan batasan secara tepat

    Periksa hal ini berdasarkan: KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Simpan bukti pemeriksaannya.

  • Hubungkan lampiran dan versinya

    Periksa hal ini berdasarkan: KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Simpan bukti pemeriksaannya.

  • Periksa jumlah, pembayaran, dan tanggal jatuh tempo

    Periksa hal ini berdasarkan: KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Simpan bukti pemeriksaannya.

  • Tetapkan tenggat, penerimaan, dan bukti

    Periksa hal ini berdasarkan: KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Simpan bukti pemeriksaannya.

  • Batasi data pribadi dan akses

    Periksa hal ini berdasarkan: KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Simpan bukti pemeriksaannya.

  • Periksa izin, persetujuan, atau persyaratan sektor

    Periksa hal ini berdasarkan: KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Simpan bukti pemeriksaannya.

  • Minta penilaian profesional untuk risiko yang lebih besar

    Periksa hal ini berdasarkan: KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Simpan bukti pemeriksaannya.

Cara menggunakan templat

  1. Kumpulkan fakta. Kumpulkan data, lampiran, dan jumlah yang membuktikan penerimaan, jumlah, kondisi barang, dan catatan keberatan tertulis.
  2. Periksa para pihak. Periksa identitas, status, kewenangan, dan informasi kontak.
  3. Tambahkan dokumen. Nomori penawaran, faktur, uraian, foto, pesan, atau ketentuan yang berlaku.
  4. Periksa tenggat. Periksa tanggal mulai, penerimaan, penagihan, persetujuan, izin, dan penyimpanan.
  5. Tinjau sebelum dikirim. Periksa jumlah, pembayaran, privasi, penerima, dan persetujuan; minta bantuan untuk risiko besar.

Pertanyaan umum

Apakah templat dapat digunakan tanpa perubahan?

Untuk tanda terima pengiriman barang di Indonesia, jawabannya bergantung pada fakta, lampiran, hubungan konsumen, dan aturan seperti KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Gunakan templat sebagai bahan persiapan, periksa aturan yang berlaku, dan simpan bukti pengiriman atau kesepakatan.

Lampiran apa yang penting?

Untuk tanda terima pengiriman barang di Indonesia, jawabannya bergantung pada fakta, lampiran, hubungan konsumen, dan aturan seperti KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Gunakan templat sebagai bahan persiapan, periksa aturan yang berlaku, dan simpan bukti pengiriman atau kesepakatan.

Tanggal apa yang harus dicantumkan?

Untuk tanda terima pengiriman barang di Indonesia, jawabannya bergantung pada fakta, lampiran, hubungan konsumen, dan aturan seperti KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Gunakan templat sebagai bahan persiapan, periksa aturan yang berlaku, dan simpan bukti pengiriman atau kesepakatan.

Apakah diperlukan izin atau pemberitahuan?

Untuk tanda terima pengiriman barang di Indonesia, jawabannya bergantung pada fakta, lampiran, hubungan konsumen, dan aturan seperti KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Gunakan templat sebagai bahan persiapan, periksa aturan yang berlaku, dan simpan bukti pengiriman atau kesepakatan.

Apakah templat ini juga berlaku untuk konsumen?

Untuk tanda terima pengiriman barang di Indonesia, jawabannya bergantung pada fakta, lampiran, hubungan konsumen, dan aturan seperti KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Gunakan templat sebagai bahan persiapan, periksa aturan yang berlaku, dan simpan bukti pengiriman atau kesepakatan.

Kapan perlu meminta nasihat profesional?

Untuk tanda terima pengiriman barang di Indonesia, jawabannya bergantung pada fakta, lampiran, hubungan konsumen, dan aturan seperti KUHPerdata, wanprestasi dan somasi, aturan perlindungan konsumen bila berlaku, serta bukti transaksi yang konkret. Gunakan templat sebagai bahan persiapan, periksa aturan yang berlaku, dan simpan bukti pengiriman atau kesepakatan.

Templat terkait

Sanggahan

Templat dan penjelasan ini adalah informasi umum untuk Indonesia, bukan nasihat hukum, pajak, kesehatan, asuransi, pemasaran, atau pelindungan data. Advokat, instansi, atau otoritas tidak meninjau maupun menyetujui dokumen ini atau keadaan Anda. Periksa peraturan pusat dan daerah yang berlaku, persetujuan yang diperlukan, serta minta bantuan profesional untuk risiko yang lebih besar.