Syarat dan ketentuan jasa akuntansi (templat gratis)

Jasa pembukuan tidak diatur; jasa Akuntan Publik memerlukan izin Menteri Keuangan

Tidak ada undang-undang di Indonesia yang mewajibkan gelar atau izin tertentu bagi siapa pun yang menjalankan pembukuan sebuah perusahaan secara umum. Yang diatur secara khusus adalah profesi Akuntan Publik — akuntan yang memberikan jasa audit dan atestasi — berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik: izin diberikan oleh Menteri Keuangan, dan setiap Akuntan Publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pembinaan dan pengawasan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

Syarat memperoleh izin meliputi sertifikat lulus ujian profesi Akuntan Publik, pengalaman praktik, domisili di wilayah Republik Indonesia, dan keanggotaan asosiasi profesi yang ditetapkan pemerintah.

Syarat dan ketentuan ini karena itu menyebutkan secara spesifik jika kantor menawarkan jasa Akuntan Publik dan mencantumkan nomor izinnya — tanpa menyiratkan jasa itu jika kantor hanya menyediakan jasa pembukuan dan pajak umum.

Sepuluh tahun, salah satu jangka waktu terlama di seluruh batch ini

Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mewajibkan wajib pajak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan — termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan elektronik — selama sepuluh tahun, di tempat kegiatan usaha atau tempat tinggal wajib pajak di Indonesia.

Konsekuensi kelalaian ini bukan sekadar administratif: Pasal 39 UU KUP mengancam pidana penjara dan denda bagi siapa yang dengan sengaja tidak menyimpan dokumen dasar pembukuan tersebut.

Batas waktu e-Faktur baru saja berubah, dan kuasa DJP tidak berakhir dengan sendirinya

Berdasarkan PER-11/PJ/2025 yang berlaku sejak 22 Mei 2025, faktur pajak elektronik harus diunggah dan disetujui DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya — mundur dari tanggal 15 pada aturan sebelumnya (PER-03/PJ/2022). Templat lama yang masih mencantumkan tanggal 15 sudah tidak sesuai.

Kuasa wajib pajak (e-Kuasa) yang diberikan secara daring memerlukan NPWP, Surat Keterangan Terdaftar atau izin praktik yang sah, dan Surat Kuasa Khusus; kuasa hukum yang mendaftar harus telah melaporkan SPT Tahunan PPh miliknya sendiri dan tidak pernah dipidana atas tindak pidana perpajakan.

Berdasarkan PMK 44/2026, kuasa berakhir dalam lima keadaan: berakhirnya Surat Kuasa Khusus, pencabutan sepihak oleh wajib pajak melalui surat pencabutan, izin praktik konsultan pajak yang dibekukan atau dicabut, SKT yang dibekukan atau dicabut, atau pemidanaan kuasa hukum. Pencabutan oleh wajib pajak sendiri berlaku sejak diterima DJP dan tidak berlaku surut — kuasa tidak berakhir dengan sendirinya hanya karena perikatan berakhir.

Penjelasan klausul

Para pihak dan status

Nama kantor, status izin Akuntan Publik jika berlaku, penanggung jawab, versi dan tanggal, serta data klien.

Jasa yang dipesan

Setiap jasa dengan sakelarnya sendiri — pembukuan, SPT Tahunan, jasa Akuntan Publik, PPN, penggajian dan BPJS, perubahan legalitas, konsultasi.

Status profesional

Status izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan jika kantor menawarkannya — tanpa menyiratkan jasa itu jika tidak.

Kewajiban klien

Batas waktu penyerahan dokumen dan kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar, dasar dari setiap laporan yang disampaikan.

Imbalan jasa dan pembayaran

Tarif per jam, biaya bulanan, atau paket — hanya kolom model yang dipilih yang muncul.

Kuasa wajib pajak

Cakupan kuasa dan peringatan bahwa klien sendiri yang harus mencabutnya jika kerja sama berakhir.

Penyimpanan dokumen

Jangka waktu sepuluh tahun dan lokasi penyimpanan di wilayah Indonesia.

Pencegahan pencucian uang (opsional)

Uji tuntas terhadap klien, jika kantor tunduk pada peraturan yang berlaku.

Pembatasan tanggung jawab (opsional)

Batas nilai, jika disepakati.

Kerahasiaan

Tidak membagikan informasi kepada pihak ketiga tanpa izin klien atau kewajiban hukum.

Pemrosesan data pribadi (opsional)

Tujuan dan dasar hukum, jika jasa melibatkan data pribadi.

Jangka waktu dan pengakhiran

Jangka waktu pemberitahuan dan cara pengakhiran perikatan.

Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa

Hukum Indonesia dan tempat penyelesaian sengketa.

Persetujuan

Tempat tanda tangan yang menjadikan syarat dan ketentuan ini perjanjian yang mengikat.

Yang tidak boleh terlewat

Periksa status izin kantor dan peraturan yang berlaku sebelum menggunakan syarat dan ketentuan ini.

• Jangan menyiratkan izin Akuntan Publik jika kantor tidak memilikinya

  Jasa pembukuan umum tidak diatur, tetapi jasa Akuntan Publik memerlukan izin dari Menteri Keuangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2011 serta keanggotaan wajib IAPI.

  Setjen Kemenkeu — perizinan akuntan publik

• Cantumkan jangka waktu penyimpanan sepuluh tahun, bukan lima atau tujuh

  Pasal 28 ayat (11) UU KUP mewajibkan penyimpanan dokumen dasar pembukuan selama sepuluh tahun di wilayah Indonesia, dengan ancaman pidana bagi pelanggaran yang disengaja.

  DJP — imbauan simpan pembukuan minimal 10 tahun

• Perbarui batas waktu e-Faktur ke tanggal 20, bukan tanggal 15

  Berdasarkan PER-11/PJ/2025, faktur pajak elektronik harus diunggah dan disetujui paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya — aturan sebelumnya (tanggal 15) sudah tidak berlaku sejak 22 Mei 2025.

  Ortax — batas waktu upload faktur pajak dan setor-lapor SPT Masa PPN

• Jelaskan bahwa kuasa wajib pajak harus dicabut secara aktif

  Berdasarkan PMK 44/2026, pencabutan kuasa oleh wajib pajak berlaku sejak diterima DJP dan tidak berlaku surut — kuasa tidak berakhir dengan sendirinya hanya karena perikatan berakhir.

  Mitra Konsultindo — cabut kuasa perpajakan harus ajukan surat pencabutan

• Jangan menjanjikan tanggung jawab melebihi cakupan asuransi yang ada

  Jika syarat dan ketentuan memuat pembatasan tanggung jawab, jumlahnya harus sesuai dengan cakupan asuransi tanggung jawab profesional yang benar-benar dimiliki kantor, jika ada.

• Perbarui syarat dan ketentuan saat status izin atau penanggung jawab berubah

  Tanggal versi harus mencerminkan informasi terakhir yang diverifikasi, terutama status izin Akuntan Publik dan keanggotaan IAPI.

Cara mengisi syarat dan ketentuan

1. Isi data kantor dan status izin. Nama, alamat, penanggung jawab, status izin Akuntan Publik jika berlaku, dan tanggal versi.
2. Centang jasa yang dipesan. Setiap jasa memiliki sakelarnya sendiri — aktifkan hanya yang disepakati.
3. Pilih model imbalan jasa. Tarif per jam, biaya bulanan, atau paket — hanya kolom yang sesuai yang muncul.
4. Tentukan cakupan kuasa wajib pajak. Siapa yang diberi kuasa dan untuk urusan apa, dengan peringatan bahwa klien harus mencabutnya sendiri.
5. Periksa jangka waktu penyimpanan. Pastikan jangka waktu sepuluh tahun tercantum dengan benar, bukan angka yang lebih pendek.
6. Unduh dan tanda tangani. Unduh dalam format Word atau PDF, periksa, dan mintakan tanda tangan kedua pihak.

Pertanyaan yang sering diajukan

Templat terkait

• Pengakhiran jasa akuntansi (contoh surat)