Proposal Kampanye Pemasaran Digital — templat untuk Indonesia

Diperbarui pada 20 November 2026

Templat proposal kampanye pemasaran digital ini disesuaikan untuk Indonesia. Templat membantu mengatur lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye dengan kolom, tenggat, pengecualian, dan dokumen pembuktian.

UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran mengarahkan pemeriksaan berikutnya, tetapi hasilnya bergantung pada fakta, perjanjian, para pihak, lokasi, dan persetujuan yang diperlukan. Templat ini bukan formulir resmi atau nasihat hukum.

3 dari 28 kolom terisi

Ketuk kolom yang disorot pada dokumen di bawah dan langsung ketik di dalamnya.Gratis — tanpa pendaftaran, tanpa tanda air

Pilih versi

Data lainnya

Digital Marketing Proposal

Prepared for:
,
Prepared by:
Contact:
Proposal reference:
Date:
Valid until:

1. Executive summary

2. What we found

3. Objectives

These are the objectives we will work towards and report against. We cannot guarantee a particular search ranking, volume of traffic, number of leads or level of revenue: those depend on search and advertising platform algorithms, platform policy and competitor behaviour, none of which we control. What we do commit to is the activity, the cadence and the reporting set out in this proposal.

4. Strategy and channel plan

5. Scope of work

6. Timeline

7. Measurement and reporting

8. Investment

Agency fee:
Fee basis:
OpsionalInclude a recommended media budget

Recommended media budget, by channel: . Total recommended media budget: . Media budget is separate from the agency fee and is not agency income.

OpsionalInclude third-party tooling costs
Total investment:

The Client will pay the advertising platforms directly, using its own payment method on its own accounts. We do not hold Client funds and we take no commission, rebate or markup on media spend.

9. Assumptions

This proposal assumes the following. If any of these turns out not to hold, we will tell you promptly and agree a revised plan or price before proceeding.

10. Not included

. Anything not listed in the scope of work above is outside this proposal and would be quoted separately.

11. Who would work on this

OpsionalInclude relevant experience and results

12. Relevant experience

Figures shown above are actual results from the engagements described, with the starting point, timeframe and budget stated so they can be assessed in context. They are examples of what has been achieved in those circumstances and are not a prediction of the results of this engagement.

13. Next steps

This proposal is open for acceptance until . The rates quoted and the proposed start date are held until that date; after it, both are subject to re-quotation and availability.

OpsionalInclude an acceptance block

14. If you accept

On acceptance we will issue a digital marketing contract covering account ownership, access, customer data, platform policy risk and offboarding, and work will begin once that is signed and the first invoice is settled. Fakturs are payable within days.

For the agency

Date:

Accepted for the client

Date:

Tujuan dan batasan

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 1 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 2 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Para pihak dan kewenangan

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 2 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 3 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Uraian kewajiban secara tepat

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 3 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 4 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Harga, pajak, dan pembayaran

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 4 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 5 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Tenggat, persetujuan, dan bukti

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 5 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 6 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Data pribadi dan penyimpanan

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 6 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 7 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Tanggung jawab dan pengakhiran

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 7 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 8 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Pemeriksaan sebelum tanda tangan atau pengiriman

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 8 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Di Indonesia, lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye perlu dijelaskan dengan fakta, tanggal, dan lampiran yang dapat diperiksa. UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran adalah titik awal pemeriksaan, bukan kesimpulan otomatis untuk setiap keadaan. Bagian 9 membedakan hal yang dapat disepakati para pihak dari hal yang harus diperoleh, diberitahukan, dibuktikan, atau diperiksa kepada pemerintah daerah, bank, perusahaan asuransi, atau tenaga profesional. Catat penanggung jawab, batasan, tenggat, dan penyimpanan komunikasi agar dokumen tetap jelas jika terjadi perselisihan.

Penjelasan klausul

Klausul 1
Klausul ini memperjelas bagaimana lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 2
Klausul ini memperjelas bagaimana lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 3
Klausul ini memperjelas bagaimana lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 4
Klausul ini memperjelas bagaimana lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 5
Klausul ini memperjelas bagaimana lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 6
Klausul ini memperjelas bagaimana lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 7
Klausul ini memperjelas bagaimana lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.
Klausul 8
Klausul ini memperjelas bagaimana lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye diselenggarakan. Periksa fakta, lampiran, tanggal berlaku, dan penanggung jawabnya. Tanda tangan tidak menggantikan izin, pemberitahuan, kewajiban informasi, atau pemeriksaan profesional.

Daftar pemeriksaan — Proposal Kampanye Pemasaran Digital di Indonesia

Pemeriksaan praktis, bukan nasihat hukum.

  • Cantumkan para pihak dan perannya

    Periksa hal ini berdasarkan: UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Simpan bukti pemeriksaannya.

    JDIH BPK, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan sumber resmi Indonesia
  • Uraikan objek dan batasan secara tepat

    Periksa hal ini berdasarkan: UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Simpan bukti pemeriksaannya.

  • Hubungkan lampiran dan versinya

    Periksa hal ini berdasarkan: UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Simpan bukti pemeriksaannya.

  • Periksa jumlah, pembayaran, dan tanggal jatuh tempo

    Periksa hal ini berdasarkan: UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Simpan bukti pemeriksaannya.

  • Tetapkan tenggat, penerimaan, dan bukti

    Periksa hal ini berdasarkan: UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Simpan bukti pemeriksaannya.

  • Batasi data pribadi dan akses

    Periksa hal ini berdasarkan: UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Simpan bukti pemeriksaannya.

  • Periksa izin, persetujuan, atau persyaratan sektor

    Periksa hal ini berdasarkan: UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Simpan bukti pemeriksaannya.

  • Minta penilaian profesional untuk risiko yang lebih besar

    Periksa hal ini berdasarkan: UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Simpan bukti pemeriksaannya.

Cara menggunakan templat

  1. Kumpulkan fakta. Kumpulkan data, lampiran, dan jumlah yang membuktikan lingkup, anggaran, asumsi, dan penerimaan kampanye.
  2. Periksa para pihak. Periksa identitas, status, kewenangan, dan informasi kontak.
  3. Tambahkan dokumen. Nomori penawaran, faktur, uraian, foto, pesan, atau ketentuan yang berlaku.
  4. Periksa tenggat. Periksa tanggal mulai, penerimaan, penagihan, persetujuan, izin, dan penyimpanan.
  5. Tinjau sebelum dikirim. Periksa jumlah, pembayaran, privasi, penerima, dan persetujuan; minta bantuan untuk risiko besar.

Pertanyaan umum

Apakah templat dapat digunakan tanpa perubahan?

Untuk proposal kampanye pemasaran digital di Indonesia, jawabannya bergantung pada fakta, lampiran, hubungan konsumen, dan aturan seperti UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Gunakan templat sebagai bahan persiapan, periksa aturan yang berlaku, dan simpan bukti pengiriman atau kesepakatan.

Lampiran apa yang penting?

Untuk proposal kampanye pemasaran digital di Indonesia, jawabannya bergantung pada fakta, lampiran, hubungan konsumen, dan aturan seperti UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Gunakan templat sebagai bahan persiapan, periksa aturan yang berlaku, dan simpan bukti pengiriman atau kesepakatan.

Tanggal apa yang harus dicantumkan?

Untuk proposal kampanye pemasaran digital di Indonesia, jawabannya bergantung pada fakta, lampiran, hubungan konsumen, dan aturan seperti UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Gunakan templat sebagai bahan persiapan, periksa aturan yang berlaku, dan simpan bukti pengiriman atau kesepakatan.

Apakah diperlukan izin atau pemberitahuan?

Untuk proposal kampanye pemasaran digital di Indonesia, jawabannya bergantung pada fakta, lampiran, hubungan konsumen, dan aturan seperti UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Gunakan templat sebagai bahan persiapan, periksa aturan yang berlaku, dan simpan bukti pengiriman atau kesepakatan.

Apakah templat ini juga berlaku untuk konsumen?

Untuk proposal kampanye pemasaran digital di Indonesia, jawabannya bergantung pada fakta, lampiran, hubungan konsumen, dan aturan seperti UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Gunakan templat sebagai bahan persiapan, periksa aturan yang berlaku, dan simpan bukti pengiriman atau kesepakatan.

Kapan perlu meminta nasihat profesional?

Untuk proposal kampanye pemasaran digital di Indonesia, jawabannya bergantung pada fakta, lampiran, hubungan konsumen, dan aturan seperti UU Pelindungan Data Pribadi dan hak pemilik data, dengan memperhatikan dasar pemrosesan serta komunikasi pemasaran. Gunakan templat sebagai bahan persiapan, periksa aturan yang berlaku, dan simpan bukti pengiriman atau kesepakatan.

Templat terkait

Sanggahan

Templat dan penjelasan ini adalah informasi umum untuk Indonesia, bukan nasihat hukum, pajak, kesehatan, asuransi, pemasaran, atau pelindungan data. Advokat, instansi, atau otoritas tidak meninjau maupun menyetujui dokumen ini atau keadaan Anda. Periksa peraturan pusat dan daerah yang berlaku, persetujuan yang diperlukan, serta minta bantuan profesional untuk risiko yang lebih besar.