Templat proposal studi kasus (Indonesia)
Diperbarui pada 25 September 2026
Templat proposal studi kasus ini dilokalkan untuk Indonesia, bukan terjemahan dokumen Amerika Serikat.
Gunakan untuk menetapkan ruang lingkup, harga, data, hak, izin lokal, penerimaan dan bukti sebelum layanan dimulai.
Ketuk kolom yang disorot pada dokumen di bawah dan langsung ketik di dalamnya.Gratis — tanpa pendaftaran, tanpa tanda air
Templat proposal studi kasus
Tanggal dokumen: . Penyedia jasa: . Klien: .
1. Para pihak
Lokasi layanan: . Ruang lingkup: . Pengecualian: .
2. Jadwal
Jadwal: . Persyaratan dan izin lokal: .
3. Harga
Harga: . Pembayaran, pajak dan faktur: .
4. Data, hak dan materi
Data, hak dan materi: .
5. Perbaikan dan penerimaan
Perbaikan dan penerimaan: .
6. Pemberitahuan pengakhiran
Masing-masing pihak dapat mengakhiri dokumen dengan pemberitahuan hari, dengan tetap mengikuti aturan wajib konsumen, ketenagakerjaan, data, IP, pajak, lingkungan dan pembayaran.
7. Pembantu dan subkontraktor
8. Pemasaran dan portofolio
Penyedia jasa
Tanggal tanda tangan:
Klien
Tanggal tanda tangan:
Ruang lingkup lokal
Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi konsumen hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta kompensasi jika barang atau jasa tidak sesuai perjanjian. Tidak ada hak cooling-off umum seperti di Uni Eropa, sehingga syarat pembatalan harus ditulis jelas.
DJKI menjelaskan hak cipta sebagai dasar penting ekonomi kreatif. Video animasi, teks, foto, wawancara dan studi kasus harus mengatur lisensi, pengalihan, wilayah, jangka waktu, sumber file, kredit dan portofolio secara tertulis.
Data, hak dan klaim
UU Perlindungan Data Pribadi mengatur data pribadi dan sanksi administratif. Data kesehatan, foto, nomor kendaraan, wawancara dan testimoni membutuhkan tujuan, dasar pemrosesan, keamanan, pembatasan akses dan penghapusan.
DJKI menjelaskan hak cipta sebagai dasar penting ekonomi kreatif. Video animasi, teks, foto, wawancara dan studi kasus harus mengatur lisensi, pengalihan, wilayah, jangka waktu, sumber file, kredit dan portofolio secara tertulis.
Harga, penerimaan dan arsip
Harga, Pembayaran, pajak dan faktur, Jadwal, Perbaikan dan penerimaan dan bukti penerimaan harus ditulis sebelum pekerjaan dimulai.
DJP menyatakan buku, catatan, dokumen dan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan 10 tahun di Indonesia. Simpan kontrak, invoice, pembayaran, foto, perubahan dan persetujuan bersama.
Kapan perlu pemeriksaan lokal
Periksa izin lokal, status pekerjaan, data sensitif, limbah, pajak, hak cipta dan batas pemasaran sebelum tanda tangan.
Templat tidak menggantikan formulir resmi, izin, pendaftaran, faktur, pelaporan lingkungan atau nasihat profesional.
Panduan klausul: proposal studi kasus
- Para pihak
- Penyedia jasa, Klien, alamat, identitas dan kewenangan tanda tangan dicatat untuk Indonesia.
- Ruang lingkup
- Ruang lingkup, Pengecualian, Lokasi layanan, bahan, akses dan bukti penerimaan menetapkan pesanan yang sebenarnya.
- Harga
- IDR, pajak, faktur, uang muka, biaya, perubahan dan akibat pembatalan ditulis jelas.
- Data, hak dan materi
- Data, hak dan materi mencakup foto, data kesehatan, identitas kendaraan, wawancara, logo, file sumber dan kerahasiaan.
- Persyaratan dan izin lokal
- Persyaratan dan izin lokal mencakup konsumen, ketenagakerjaan, IP, limbah, iklan, bangunan dan penyimpanan arsip.
- Perbaikan dan penerimaan
- Perbaikan dan penerimaan menjelaskan perbaikan, pengerjaan ulang, revisi, cacat, penerimaan dan pengakhiran tanpa mengesampingkan hukum wajib.
Daftar periksa sebelum tanda tangan: proposal studi kasus
Indonesia: Daftar periksa sebelum tanda tangan.
Lindungi data pribadi dan sensitif
UU Perlindungan Data Pribadi mengatur data pribadi dan sanksi administratif. Data kesehatan, foto, nomor kendaraan, wawancara dan testimoni membutuhkan tujuan, dasar pemrosesan, keamanan, pembatasan akses dan penghapusan.
Komdigi UU PDPAtur hak cipta dan lisensi
DJKI menjelaskan hak cipta sebagai dasar penting ekonomi kreatif. Video animasi, teks, foto, wawancara dan studi kasus harus mengatur lisensi, pengalihan, wilayah, jangka waktu, sumber file, kredit dan portofolio secara tertulis.
DJKI Hak CiptaBuktikan klaim dan testimoni
Pelaku usaha harus memberi informasi yang benar dan jelas; klaim harga, hasil, garansi, testimoni, sebelum/sesudah dan lingkungan harus dapat dibuktikan serta tidak menyesatkan konsumen.
BPKNSimpan faktur, persetujuan dan bukti
DJP menyatakan buku, catatan, dokumen dan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan 10 tahun di Indonesia. Simpan kontrak, invoice, pembayaran, foto, perubahan dan persetujuan bersama.
DJP pembukuan
Cara mengisi templat
- Para pihak. Penyedia jasa, Klien, detail kontak, identitas usaha dan kewenangan tanda tangan.
- Ruang lingkup. Ruang lingkup, Pengecualian, Lokasi layanan, Jadwal, materi klien dan bukti penerimaan.
- Harga. Harga dalam IDR, pajak, faktur, uang muka, biaya dan persetujuan perubahan.
- Data, hak dan materi. Data, hak dan materi: data, foto, data kesehatan, logo, wawancara, hak cipta, file sumber dan penghapusan.
- Daftar periksa sebelum tanda tangan. Persyaratan dan izin lokal, izin, data, limbah, status kerja, faktur, foto dan penerimaan akhir.
Pertanyaan umum: proposal studi kasus
Apakah proposal studi kasus wajib?
Tidak selalu, tetapi dokumen tertulis menjadi bukti praktis atas ruang lingkup, harga, persetujuan, data, hak, penerimaan dan pembatalan.
Bisakah hak konsumen dihapus?
Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi konsumen hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta kompensasi jika barang atau jasa tidak sesuai perjanjian. Tidak ada hak cooling-off umum seperti di Uni Eropa, sehingga syarat pembatalan harus ditulis jelas.
Kapan status kerja rumah tangga diperiksa?
UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 2026 menegaskan pentingnya perlindungan pekerja rumah tangga. Perawatan atau bantuan di rumah perlu memisahkan jasa mandiri, hubungan kerja, upah, jam kerja, jaminan sosial dan batas tindakan medis.
Siapa pemilik materi kreatif?
DJKI menjelaskan hak cipta sebagai dasar penting ekonomi kreatif. Video animasi, teks, foto, wawancara dan studi kasus harus mengatur lisensi, pengalihan, wilayah, jangka waktu, sumber file, kredit dan portofolio secara tertulis.
Persetujuan data apa yang diperlukan?
UU Perlindungan Data Pribadi mengatur data pribadi dan sanksi administratif. Data kesehatan, foto, nomor kendaraan, wawancara dan testimoni membutuhkan tujuan, dasar pemrosesan, keamanan, pembatasan akses dan penghapusan.
Apa yang disimpan setelah tanda tangan?
DJP menyatakan buku, catatan, dokumen dan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan 10 tahun di Indonesia. Simpan kontrak, invoice, pembayaran, foto, perubahan dan persetujuan bersama.
Templat terkait
Sanggahan
Templat proposal studi kasus: Indonesia — informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, ketenagakerjaan, lingkungan, perlindungan data atau profesional. Tidak ada otoritas, pengacara atau regulator yang menyetujui fakta Anda.
