Template: kebijakan keamanan data di Indonesia

Diperbarui pada 10 Oktober 2026

kebijakan keamanan data ini disusun sebagai dokumen lokal di Indonesia, dengan bidang untuk fakta, persetujuan, bukti, dan tindak lanjut.

Template ini tidak mengklaim tinjauan pengacara atau persetujuan kepatuhan; isinya menandai bagian yang harus disesuaikan organisasi.

0 dari 8 kolom terisi

Ketuk kolom yang disorot pada dokumen di bawah dan langsung ketik di dalamnya.Gratis — tanpa pendaftaran, tanpa tanda air

kebijakan keamanan data

Organisasi:
Penanggung jawab:
Tanggal:

1. Tujuan

2. Rincian

3. Sumber / bukti

4. Tindak lanjut

Penyetuju

Tanggal tanda tangan:

Kapan digunakan

Indonesia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. Dokumen harus menyebut tujuan, dasar pemrosesan, pengendali atau prosesor, masa retensi, keamanan, penerima dan transfer lintas batas.

Tidak menggantikan formulir resmi, pemberitahuan kepada otoritas, nasihat hukum, atau prosedur keselamatan profesional.

Fakta dan bukti

Versi pasar Indonesia meminta tanggal, lokasi, para pihak, sumber informasi, dan penanggung jawab agar ada jejak audit.

Lampirkan foto, korespondensi, tanda terima, berita acara atau tautan sistem tanpa menyalin data berlebihan.

Data pribadi

Indonesia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. Dokumen harus menyebut tujuan, dasar pemrosesan, pengendali atau prosesor, masa retensi, keamanan, penerima dan transfer lintas batas.

Akses harus dibatasi kepada orang yang memerlukan dokumen untuk tujuan, akuntansi, keselamatan, atau kewajiban hukum.

Persetujuan dan tanggung jawab

Sebelum dipakai, kebijakan keamanan data perlu disetujui pemilik proses dan dilengkapi dengan tarif, tenggat, dan prosedur lokal.

Template ini tidak mengklaim tinjauan pengacara atau persetujuan kepatuhan; isinya menandai bagian yang harus disesuaikan organisasi.

Penyimpanan catatan

Tentukan pemilik catatan, masa simpan, lokasi penyimpanan, arsip, dan cara penghapusan atau anonimisasi.

Jika diperbaiki, simpan riwayat perubahan dan orang yang menyetujui pembaruan.

Panduan bidang dan klausul

Tanggal: Tanggal, Pihak A/Pihak B, Penanggung jawab / ID.
Tujuan: Indonesia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. Dokumen harus menyebut tujuan, dasar pemrosesan, pengendali atau prosesor, masa retensi, keamanan, penerima dan transfer lintas batas.
Rincian: akses, MFA, enkripsi, insiden, vendor dan cadangan
Sumber / bukti: Lampirkan foto, korespondensi, tanda terima, berita acara atau tautan sistem tanpa menyalin data berlebihan.
Tindak lanjut: Tidak menggantikan formulir resmi, pemberitahuan kepada otoritas, nasihat hukum, atau prosedur keselamatan profesional.
Tanggal tanda tangan: Template ini tidak mengklaim tinjauan pengacara atau persetujuan kepatuhan; isinya menandai bagian yang harus disesuaikan organisasi.

Indonesia: Daftar periksa lokal

Tidak menggantikan formulir resmi, pemberitahuan kepada otoritas, nasihat hukum, atau prosedur keselamatan profesional.

Daftar periksa lokal
Indonesia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. Dokumen harus menyebut tujuan, dasar pemrosesan, pengendali atau prosesor, masa retensi, keamanan, penerima dan transfer lintas batas.
Ministry of Communication and Digital
Rincian
Indonesia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. Dokumen harus menyebut tujuan, dasar pemrosesan, pengendali atau prosesor, masa retensi, keamanan, penerima dan transfer lintas batas.
Ministry of Communication and Digital
Sumber / bukti
Akses harus dibatasi kepada orang yang memerlukan dokumen untuk tujuan, akuntansi, keselamatan, atau kewajiban hukum.
Tanggal tanda tangan
Jika diperbaiki, simpan riwayat perubahan dan orang yang menyetujui pembaruan.

Cara menggunakan template

Tujuan. Indonesia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi. Dokumen harus menyebut tujuan, dasar pemrosesan, pengendali atau prosesor, masa retensi, keamanan, penerima dan transfer lintas batas.
Rincian. Versi pasar Indonesia meminta tanggal, lokasi, para pihak, sumber informasi, dan penanggung jawab agar ada jejak audit.
Sumber / bukti. Lampirkan foto, korespondensi, tanda terima, berita acara atau tautan sistem tanpa menyalin data berlebihan.
Tindak lanjut. Sebelum dipakai, kebijakan keamanan data perlu disetujui pemilik proses dan dilengkapi dengan tarif, tenggat, dan prosedur lokal.

Pertanyaan umum

kebijakan keamanan data: apakah ini dokumen resmi?

Tidak menggantikan formulir resmi, pemberitahuan kepada otoritas, nasihat hukum, atau prosedur keselamatan profesional. Template ini tidak mengklaim tinjauan pengacara atau persetujuan kepatuhan; isinya menandai bagian yang harus disesuaikan organisasi.

Apakah sebagian bidang dapat dihapus?

Tanggal, Penanggung jawab, Tujuan, Sumber / bukti, Tanggal tanda tangan. Jika diperbaiki, simpan riwayat perubahan dan orang yang menyetujui pembaruan.

Sumber apa yang perlu ditambahkan?

Lampirkan foto, korespondensi, tanda terima, berita acara atau tautan sistem tanpa menyalin data berlebihan. Tidak menggantikan formulir resmi, pemberitahuan kepada otoritas, nasihat hukum, atau prosedur keselamatan profesional.

Berapa lama disimpan?

Tentukan pemilik catatan, masa simpan, lokasi penyimpanan, arsip, dan cara penghapusan atau anonimisasi. Jika diperbaiki, simpan riwayat perubahan dan orang yang menyetujui pembaruan.

Apakah bisa ditandatangani elektronik?

Template ini tidak mengklaim tinjauan pengacara atau persetujuan kepatuhan; isinya menandai bagian yang harus disesuaikan organisasi. Tentukan pemilik catatan, masa simpan, lokasi penyimpanan, arsip, dan cara penghapusan atau anonimisasi.

Apakah menggantikan nasihat hukum?

Template ini bersifat informatif dan operasional. Ini bukan nasihat hukum, pajak, atau regulasi. Template ini tidak mengklaim tinjauan pengacara atau persetujuan kepatuhan; isinya menandai bagian yang harus disesuaikan organisasi.

Templat terkait

Sanggahan

Template ini bersifat informatif dan operasional. Ini bukan nasihat hukum, pajak, atau regulasi.