Templat perjanjian perawatan di rumah (Indonesia)

Diperbarui pada 25 September 2026

Templat perjanjian perawatan di rumah ini dilokalkan untuk Indonesia, bukan terjemahan dokumen Amerika Serikat.

Gunakan untuk menetapkan ruang lingkup, harga, data, hak, izin lokal, penerimaan dan bukti sebelum layanan dimulai.

0 dari 13 kolom terisi

Ketuk kolom yang disorot pada dokumen di bawah dan langsung ketik di dalamnya.Gratis — tanpa pendaftaran, tanpa tanda air

Templat perjanjian perawatan di rumah

Tanggal dokumen: . Penyedia jasa: . Klien: .

1. Para pihak

Lokasi layanan: . Ruang lingkup: . Pengecualian: .

2. Jadwal

Jadwal: . Persyaratan dan izin lokal: .

3. Harga

Harga: . Pembayaran, pajak dan faktur: .

4. Data, hak dan materi

Data, hak dan materi: .

5. Perbaikan dan penerimaan

Perbaikan dan penerimaan: .

6. Pemberitahuan pengakhiran

Masing-masing pihak dapat mengakhiri dokumen dengan pemberitahuan hari, dengan tetap mengikuti aturan wajib konsumen, ketenagakerjaan, data, IP, pajak, lingkungan dan pembayaran.

7. Pembantu dan subkontraktor

OpsionalPembantu dan subkontraktor

8. Pemasaran dan portofolio

OpsionalPemasaran dan portofolio

Penyedia jasa

Tanggal tanda tangan:

Klien

Tanggal tanda tangan:

Ruang lingkup lokal

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi konsumen hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta kompensasi jika barang atau jasa tidak sesuai perjanjian. Tidak ada hak cooling-off umum seperti di Uni Eropa, sehingga syarat pembatalan harus ditulis jelas.

UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 2026 menegaskan pentingnya perlindungan pekerja rumah tangga. Perawatan atau bantuan di rumah perlu memisahkan jasa mandiri, hubungan kerja, upah, jam kerja, jaminan sosial dan batas tindakan medis.

Data, hak dan klaim

UU Perlindungan Data Pribadi mengatur data pribadi dan sanksi administratif. Data kesehatan, foto, nomor kendaraan, wawancara dan testimoni membutuhkan tujuan, dasar pemrosesan, keamanan, pembatasan akses dan penghapusan.

Pelaku usaha harus memberi informasi yang benar dan jelas; klaim harga, hasil, garansi, testimoni, sebelum/sesudah dan lingkungan harus dapat dibuktikan serta tidak menyesatkan konsumen.

Harga, penerimaan dan arsip

Harga, Pembayaran, pajak dan faktur, Jadwal, Perbaikan dan penerimaan dan bukti penerimaan harus ditulis sebelum pekerjaan dimulai.

DJP menyatakan buku, catatan, dokumen dan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan 10 tahun di Indonesia. Simpan kontrak, invoice, pembayaran, foto, perubahan dan persetujuan bersama.

Kapan perlu pemeriksaan lokal

Periksa izin lokal, status pekerjaan, data sensitif, limbah, pajak, hak cipta dan batas pemasaran sebelum tanda tangan.

Templat tidak menggantikan formulir resmi, izin, pendaftaran, faktur, pelaporan lingkungan atau nasihat profesional.

Panduan klausul: perjanjian perawatan di rumah

Para pihak
Penyedia jasa, Klien, alamat, identitas dan kewenangan tanda tangan dicatat untuk Indonesia.
Ruang lingkup
Ruang lingkup, Pengecualian, Lokasi layanan, bahan, akses dan bukti penerimaan menetapkan pesanan yang sebenarnya.
Harga
IDR, pajak, faktur, uang muka, biaya, perubahan dan akibat pembatalan ditulis jelas.
Data, hak dan materi
Data, hak dan materi mencakup foto, data kesehatan, identitas kendaraan, wawancara, logo, file sumber dan kerahasiaan.
Persyaratan dan izin lokal
Persyaratan dan izin lokal mencakup konsumen, ketenagakerjaan, IP, limbah, iklan, bangunan dan penyimpanan arsip.
Perbaikan dan penerimaan
Perbaikan dan penerimaan menjelaskan perbaikan, pengerjaan ulang, revisi, cacat, penerimaan dan pengakhiran tanpa mengesampingkan hukum wajib.

Daftar periksa sebelum tanda tangan: perjanjian perawatan di rumah

Indonesia: Daftar periksa sebelum tanda tangan.

  • Kualifikasi kerja rumah tangga atau jasa

    UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 2026 menegaskan pentingnya perlindungan pekerja rumah tangga. Perawatan atau bantuan di rumah perlu memisahkan jasa mandiri, hubungan kerja, upah, jam kerja, jaminan sosial dan batas tindakan medis.

    JDIH Kemnaker UU PPRT 2026
  • Lindungi data pribadi dan sensitif

    UU Perlindungan Data Pribadi mengatur data pribadi dan sanksi administratif. Data kesehatan, foto, nomor kendaraan, wawancara dan testimoni membutuhkan tujuan, dasar pemrosesan, keamanan, pembatasan akses dan penghapusan.

    Komdigi UU PDP
  • Periksa hak konsumen

    Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi konsumen hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta kompensasi jika barang atau jasa tidak sesuai perjanjian. Tidak ada hak cooling-off umum seperti di Uni Eropa, sehingga syarat pembatalan harus ditulis jelas.

    UU Perlindungan Konsumen
  • Simpan faktur, persetujuan dan bukti

    DJP menyatakan buku, catatan, dokumen dan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan 10 tahun di Indonesia. Simpan kontrak, invoice, pembayaran, foto, perubahan dan persetujuan bersama.

    DJP pembukuan

Cara mengisi templat

  1. Para pihak. Penyedia jasa, Klien, detail kontak, identitas usaha dan kewenangan tanda tangan.
  2. Ruang lingkup. Ruang lingkup, Pengecualian, Lokasi layanan, Jadwal, materi klien dan bukti penerimaan.
  3. Harga. Harga dalam IDR, pajak, faktur, uang muka, biaya dan persetujuan perubahan.
  4. Data, hak dan materi. Data, hak dan materi: data, foto, data kesehatan, logo, wawancara, hak cipta, file sumber dan penghapusan.
  5. Daftar periksa sebelum tanda tangan. Persyaratan dan izin lokal, izin, data, limbah, status kerja, faktur, foto dan penerimaan akhir.

Pertanyaan umum: perjanjian perawatan di rumah

Apakah perjanjian perawatan di rumah wajib?

Tidak selalu, tetapi dokumen tertulis menjadi bukti praktis atas ruang lingkup, harga, persetujuan, data, hak, penerimaan dan pembatalan.

Bisakah hak konsumen dihapus?

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi konsumen hak atas kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, serta kompensasi jika barang atau jasa tidak sesuai perjanjian. Tidak ada hak cooling-off umum seperti di Uni Eropa, sehingga syarat pembatalan harus ditulis jelas.

Kapan status kerja rumah tangga diperiksa?

UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga 2026 menegaskan pentingnya perlindungan pekerja rumah tangga. Perawatan atau bantuan di rumah perlu memisahkan jasa mandiri, hubungan kerja, upah, jam kerja, jaminan sosial dan batas tindakan medis.

Siapa pemilik materi kreatif?

DJKI menjelaskan hak cipta sebagai dasar penting ekonomi kreatif. Video animasi, teks, foto, wawancara dan studi kasus harus mengatur lisensi, pengalihan, wilayah, jangka waktu, sumber file, kredit dan portofolio secara tertulis.

Persetujuan data apa yang diperlukan?

UU Perlindungan Data Pribadi mengatur data pribadi dan sanksi administratif. Data kesehatan, foto, nomor kendaraan, wawancara dan testimoni membutuhkan tujuan, dasar pemrosesan, keamanan, pembatasan akses dan penghapusan.

Apa yang disimpan setelah tanda tangan?

DJP menyatakan buku, catatan, dokumen dan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan 10 tahun di Indonesia. Simpan kontrak, invoice, pembayaran, foto, perubahan dan persetujuan bersama.

Sanggahan

Templat perjanjian perawatan di rumah: Indonesia — informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, ketenagakerjaan, lingkungan, perlindungan data atau profesional. Tidak ada otoritas, pengacara atau regulator yang menyetujui fakta Anda.