Perjanjian Bonus Templat (Indonesia)
Diperbarui pada 15 Agustus 2026
Perjanjian bonus menentukan apa yang harus dilakukan karyawan untuk menerima bonus, bagaimana dihitung, dan kapan dibayarkan. Ini berbeda dari Tunjangan Hari Raya (THR), yang merupakan hak normatif wajib berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016 — minimal 1 bulan gaji untuk karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, dibayar paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan, terlepas dari perjanjian bonus apa pun.
Bonus biasa (di luar THR) berbeda: jika sudah menjadi praktik rutin bertahun-tahun dan dianggap kebiasaan perusahaan, bonus tersebut dapat berubah status menjadi hak normatif atau contractual right, meskipun awalnya diniatkan sebagai diskresi perusahaan.
Ketuk kolom yang disorot pada dokumen di bawah dan langsung ketik di dalamnya.Gratis — tanpa pendaftaran, tanpa tanda air
Perjanjian Bonus
- Tanggal:
- Perusahaan:
- Karyawan:
Bonus ini merupakan hak yang telah diperoleh karyawan: setelah memenuhi syarat perjanjian ini, bonus menjadi dapat ditagih.
1. Target dan perhitungan
Untuk periode , bonus dihitung sebagai berikut: Jumlah maksimal adalah .
2. Pembayaran
Bonus yang mungkin timbul akan dibayarkan pada bersama gaji rutin.
3. Pengembalian
Perusahaan dapat meminta pengembalian bonus dalam jangka waktu bulan setelah pembayaran, jika terbukti bahwa dasar perhitungannya secara substansial keliru.
4. Ketentuan umum
Perjanjian ini tunduk pada hukum Indonesia dan perjanjian kerja bersama yang berlaku, jika ada. Perjanjian ini tidak menggantikan kewajiban THR yang diatur secara terpisah.
Untuk perusahaan
Tanggal:
Karyawan
Tanggal:
THR adalah kewajiban terpisah, bukan bonus dalam perjanjian ini
THR wajib dibayarkan berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016, minimal 1 bulan gaji, paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan — kewajiban ini berlaku terlepas dari perjanjian bonus apa pun.
Kebiasaan perusahaan dapat mengubah bonus menjadi hak normatif
Jika bonus sudah menjadi praktik rutin bertahun-tahun dan dianggap kebiasaan perusahaan, statusnya dapat berubah menjadi kewajiban, bukan lagi sekadar diskresi perusahaan.
Apa yang dilakukan setiap bagian perjanjian
- Jenis bonus
- Menentukan apakah bonus bersifat diskresi atau hak yang diperoleh dalam kondisi tertentu.
- Target dan perhitungan
- Periode, target, dan rumus perhitungan.
- Pengembalian
- Klausul terbatas waktu dan beralasan, bukan tanpa batas.
Persyaratan hukum di Indonesia
Permenaker 6/2016 mewajibkan THR, terpisah dari perjanjian bonus apa pun; kebiasaan perusahaan menentukan status bonus biasa.
Jangan campur adukkan THR dengan bonus dalam perjanjian ini
THR wajib dibayarkan minimal 1 bulan gaji, paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan, berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016 — ini terpisah dari bonus performa atau diskresi.
Hukumonline — Tunjangan Hari Raya: Hak Normatif dan Implikasi Sosial BudayanyaWaspadai kebiasaan perusahaan mengubah status bonus
Bonus yang dibayar rutin bertahun-tahun dan dianggap kebiasaan perusahaan dapat berubah menjadi hak normatif atau contractual right.
Cara mengisi perjanjian bonus
- Pilih jenis bonus. Diskresi atau hak yang diperoleh dalam kondisi tertentu.
- Cantumkan periode dan target. Rumus perhitungan dan jumlah maksimal.
- Tentukan syarat pengembalian. Periode terbatas dan alasan yang jelas.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah bonus ini sama dengan THR?
Tidak — THR adalah kewajiban terpisah berdasarkan Permenaker No. 6 Tahun 2016, minimal 1 bulan gaji, terlepas dari perjanjian bonus apa pun.
Bisakah perusahaan begitu saja menghapus bonus diskresi?
Tergantung kebiasaan — jika bonus sudah dibayar rutin bertahun-tahun dan dianggap kebiasaan perusahaan, statusnya dapat berubah menjadi hak normatif.
Bisakah pengembalian bonus dipotong dari gaji saya tanpa batas?
Tidak otomatis — klausul pengembalian yang terlalu luas dapat dianggap merugikan karyawan jika tidak dibatasi waktu atau beralasan.
Apakah bonus dikenakan pajak seperti gaji?
Ya — bonus yang dibayarkan kepada karyawan dianggap sebagai penghasilan dari pekerjaan.
Bisakah saya kehilangan bonus jika keluar sebelum tanggal pembayaran?
Tergantung redaksi perjanjian dan kebiasaan pembayaran — sebaiknya tentukan dengan jelas aturan pembayaran proporsional jika hubungan kerja berakhir.
Templat terkait
Sanggahan
Templat dan panduan ini bersifat informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum atau pajak.
