Kalkulator Gaji per Jam — Jawa Barat

Cara kerja gaji per jam, potongan pajak, dan biaya tenaga kerja di Indonesia

Perhitungan dimulai dari tarif per jam dikalikan jam kerja normal. Basis resmi upah per jam menurut PP 35/2021 adalah gaji bulanan dibagi 173 — angka ini mencerminkan rata-rata jam kerja dalam sebulan untuk pekerja dengan skema 6 hari kerja per minggu (7 jam/hari).

Dari gaji bruto, karyawan dipotong iuran BPJS Ketenagakerjaan (JHT 2% + JP 1%, dengan batas atas atau ceiling tertentu untuk JP) dan BPJS Kesehatan (1%, dengan ceiling Rp12 juta/bulan) — total sekitar 4% dari gaji bruto. Setelah itu, PPh 21 dihitung progresif atas PKP (Penghasilan Kena Pajak), yaitu penghasilan tahunan dikurangi PTKP: 5% untuk PKP sampai Rp60 juta, 15% untuk Rp60–250 juta, 25% untuk Rp250–500 juta, 30% untuk Rp500 juta–5 miliar, dan 35% di atas itu.

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah batas penghasilan tahunan yang tidak dikenai pajak sama sekali: Rp54.000.000/tahun untuk status lajang tanpa tanggungan (TK/0), bertambah untuk status kawin dan setiap tanggungan. Karena PTKP dihitung tahunan, banyak karyawan dengan gaji sekitar upah minimum ternyata PPh 21-nya nihil (Rp0) — sebuah kejutan positif yang sering tidak disadari pencari kerja.

Contoh perhitungan: dari tarif per jam ke gaji bersih dan biaya perusahaan

Karena upah minimum berbeda-beda per provinsi/kota (detail UMP/UMK ada di halaman regional), contoh ini memakai angka referensi upah minimum nasional terendah 2026, yaitu Rp2.317.601/bulan (setara UMP Jawa Barat) — dengan tambahan 10 jam lembur dalam sebulan, dibagi menjadi 5 sesi lembur hari kerja (masing-masing 1 jam pertama dengan tarif 1,5x dan 1 jam berikutnya dengan tarif 2x, sesuai PP 35/2021).

1. Tarif per jam: Rp2.317.601 ÷ 173 ≈ Rp13.401/jam.
2. Tarif lembur jam pertama (1,5x): Rp13.401 × 1,5 ≈ Rp20.102/jam.
3. Tarif lembur jam berikutnya (2x): Rp13.401 × 2 ≈ Rp26.802/jam.
4. 5 jam lembur pertama (1,5x): 5 × Rp20.102 = Rp100.510.
5. 5 jam lembur berikutnya (2x): 5 × Rp26.802 = Rp134.010.
6. Gaji bruto bulanan: Rp2.317.601 + Rp100.510 + Rp134.010 = Rp2.552.121.
7. Potongan BPJS karyawan (JHT 2% + JP 1% + Kesehatan 1% = 4%): Rp2.552.121 × 0,04 ≈ Rp102.085.
8. PPh 21: penghasilan setahun (Rp2.552.121 × 12 ≈ Rp30.625.452) berada di bawah PTKP TK/0 (Rp54.000.000/tahun), sehingga PPh 21 = Rp0.
9. Take home pay (gaji bersih): Rp2.552.121 − Rp102.085 − Rp0 ≈ Rp2.450.036.
10. Iuran BPJS perusahaan (JHT 3,7% + JP 2% + JKK 0,24% + JKM 0,3% + Kesehatan 4% = 10,24%): Rp2.552.121 × 0,1024 ≈ Rp261.337.
11. Total biaya tenaga kerja bagi perusahaan: Rp2.552.121 + Rp261.337 ≈ Rp2.813.458 — atau sekitar Rp15.374 per jam kerja (183 jam).

Aturan lembur dan upah minimum

PP 35/2021 mengatur perhitungan upah lembur secara nasional: upah per jam = 1/173 × gaji bulanan. Untuk lembur pada hari kerja biasa, jam pertama dibayar 1,5x tarif per jam, dan setiap jam berikutnya dibayar 2x. Untuk lembur pada hari libur resmi atau hari istirahat mingguan, tarifnya lebih tinggi lagi — mulai dari 2x untuk beberapa jam pertama, dengan ladder yang meningkat untuk jam-jam berikutnya tergantung pola hari kerja (5 atau 6 hari per minggu).

Upah minimum sendiri diatur berjenjang: UMP (Upah Minimum Provinsi) berlaku sebagai batas bawah di seluruh provinsi, sementara UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditetapkan terpisah oleh masing-masing kabupaten/kota dan wajib sama atau lebih tinggi dari UMP provinsi induknya. UMP 2026 berkisar dari sekitar Rp2,3 juta (provinsi terendah) hingga Rp5,7 juta lebih (DKI Jakarta) — sebuah rentang yang sangat lebar, tetapi rumus PPh 21 dan BPJS di atasnya sama persis di semua provinsi.

• Dasar upah lembur per jam: 1/173 × gaji bulanan (PP 35/2021)
• Lembur hari kerja: 1,5x untuk jam pertama, 2x untuk jam berikutnya
• Lembur hari libur/istirahat mingguan: tarif lebih tinggi, mulai dari 2x
• UMP 2026: berkisar Rp2,3 juta – Rp5,7 juta/bulan tergantung provinsi
• UMK kabupaten/kota wajib sama atau lebih tinggi dari UMP provinsinya

Biaya tenaga kerja bagi perusahaan (BPJS sisi employer)

Gaji bruto hanyalah komponen awal biaya tenaga kerja bagi perusahaan. Perusahaan menanggung porsi BPJS yang jauh lebih besar daripada karyawan, dan komponen ini sering diabaikan oleh kalkulator gaji yang hanya fokus pada take home pay karyawan.

• BPJS Ketenagakerjaan — JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja): 0,24%–1,74% tergantung kategori risiko usaha
• BPJS Ketenagakerjaan — JKM (Jaminan Kematian): 0,3%
• BPJS Ketenagakerjaan — JHT (Jaminan Hari Tua), porsi perusahaan: 3,7%
• BPJS Ketenagakerjaan — JP (Jaminan Pensiun), porsi perusahaan: 2% (dengan ceiling)
• BPJS Kesehatan, porsi perusahaan: 4% (dengan ceiling Rp12 juta/bulan)
• Total tambahan biaya perusahaan di luar gaji bruto: sekitar 10,24%–11,74% tergantung kategori risiko JKK

Yang sering membingungkan pencari kerja: "gaji UMR {kota}" berbeda, tapi pajak & BPJS sama

Pencarian seperti "gaji umr jakarta", "umr surabaya", atau "umk bandung" sangat populer karena upah minimum memang berbeda jauh antar kota — tetapi ini sering membuat orang salah kira bahwa perhitungan pajak dan BPJS juga berbeda per daerah. Faktanya tidak: PPh 21, PTKP, dan seluruh tarif iuran BPJS (baik sisi karyawan maupun perusahaan) ditetapkan secara nasional dan berlaku identik di Jakarta, Surabaya, Bandung, atau kabupaten mana pun.

Yang benar-benar berbeda per kota hanyalah angka gaji pokok minimum itu sendiri (UMP/UMK) — begitu angka itu diketahui, semua langkah berikutnya (potongan BPJS, PPh 21, dan biaya perusahaan) dihitung dengan rumus yang sama persis di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui angka UMP/UMK spesifik di kota Anda, gunakan halaman kalkulator per provinsi; panduan ini menjelaskan mekanisme perhitungan yang berlaku di baliknya.

Contoh perhitungan: gaji UMP Jawa Barat per jam

Contoh ini memakai UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2.317.601/bulan sebagai gaji seorang pekerja full-time dengan status lajang tanpa tanggungan (TK/0), tanpa jam lembur, menggunakan basis 173 jam kerja per bulan (PP 35/2021).

1. Tarif per jam: Rp2.317.601 ÷ 173 ≈ Rp13.397/jam.
2. Gaji bruto bulanan (full-time, tanpa lembur): Rp2.317.601 (persis sebesar UMP Jawa Barat).
3. Potongan BPJS karyawan (JHT 2% + JP 1% + Kesehatan 1% = 4%): Rp2.317.601 × 0,04 ≈ Rp92.704.
4. Penghasilan setahun (Rp2.317.601 × 12 = Rp27.811.212) berada di bawah PTKP TK/0 (Rp54.000.000/tahun), sehingga PPh 21 = Rp0 — seperti pada sebagian besar provinsi di Indonesia, pekerja bergaji UMP di sini belum kena pajak penghasilan sama sekali.
5. Take home pay (gaji bersih): Rp2.317.601 − Rp92.704 − Rp0 ≈ Rp2.224.897/bulan.
6. Iuran BPJS perusahaan (JHT 3,7% + JP 2% + JKK 0,24% + JKM 0,3% + Kesehatan 4% = 10,24%): Rp2.317.601 × 0,1024 ≈ Rp237.322.
7. Total biaya tenaga kerja bagi perusahaan: Rp2.317.601 + Rp237.322 ≈ Rp2.554.923/bulan, atau sekitar Rp14.768 per jam kerja.

UMK Kota Bandung 2026: lebih tinggi daripada UMP Jawa Barat

Karena "gaji umr bandung" adalah pencarian yang jauh lebih populer daripada UMP tingkat provinsi, berikut simulasi gaji pada level UMK Kota Bandung 2026 sebesar Rp4.737.678/bulan — Rp2.420.077 lebih tinggi daripada UMP Jawa Barat.

1. Tarif per jam: Rp4.737.678 ÷ 173 ≈ Rp27.385/jam.
2. Gaji bruto bulanan (full-time, tanpa lembur): Rp4.737.678 (persis sebesar UMK Kota Bandung).
3. Potongan BPJS karyawan (JHT 2% + JP 1% + Kesehatan 1% = 4%): Rp4.737.678 × 0,04 ≈ Rp189.507.
4. Penghasilan setahun (Rp4.737.678 × 12 = Rp56.852.136) sedikit melebihi PTKP TK/0 (Rp54.000.000/tahun) sebesar Rp2.852.136, sehingga dikenakan PPh 21 sebesar 5% × Rp2.852.136 ≈ Rp142.607/tahun atau ≈ Rp11.884/bulan — salah satu dari sedikit provinsi di mana gaji setara UMP saja sudah mulai kena PPh 21, meski jumlahnya masih kecil.
5. Take home pay (gaji bersih): Rp4.737.678 − Rp189.507 − Rp11.884 ≈ Rp4.536.287/bulan.
6. Iuran BPJS perusahaan (JHT 3,7% + JP 2% + JKK 0,24% + JKM 0,3% + Kesehatan 4% = 10,24%): Rp4.737.678 × 0,1024 ≈ Rp485.138.
7. Total biaya tenaga kerja bagi perusahaan: Rp4.737.678 + Rp485.138 ≈ Rp5.222.816/bulan, atau sekitar Rp30.190 per jam kerja.

Posisi UMP Jawa Barat dibanding provinsi lain

PPh 21, PTKP, dan seluruh tarif BPJS berlaku sama secara nasional — satu-satunya variabel yang berbeda di Jawa Barat adalah angka UMP itu sendiri.

• Peringkat UMP Jawa Barat 2026: ke-38 dari 38 provinsi (1 = tertinggi).
• Rp3.412.275 lebih rendah daripada UMP tertinggi nasional (DKI Jakarta, Rp5.729.876/bulan).
• Take home pay pekerja ber-UMP di provinsi ini (tanpa lembur, TK/0): sekitar Rp2.224.897/bulan.
• Total biaya tenaga kerja bagi perusahaan (gaji + BPJS employer 10,24%): sekitar Rp2.554.923/bulan.